Survei Purengage: Gita dan Dahlan yang Favorit di Twitter, Bukan Jokowi

Kompas.com - 06/09/2013, 14:22 WIB
Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).   KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun selalu memenangi berbagai survei calon presiden, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata bukan tokoh favorit di media sosial Twitter. Kesimpulan ini disampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga survei asal Singapura, Purengage.

Purengage juga menyebutkan bahwa Jokowi memang menjadi tokoh yang paling populer di dunia 140 karakter tersebut. Namun, justru dia dinilai tidak sefavorit Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Tingkat popularitas diukur dari seringnya kata kunci "Jokowi" muncul di Twitter. Sementara itu, favorit atau tidak diukur dari konten kicauan (tweet) yang positif, netral, dan negatif.

Konten tweet positif diberi nilai 3, konten netral diberi nilai 1, dan konten negatif diberi nilai -3. Metode pengukuran konten tersebut adalah gabungan dari metode mesin (kuantitatif) sebesar 80 persen, dan dikroscek kembali dengan metode analisis manusia (kualitatif) sebesar 20 persen.


Hasilnya, nama Jokowi berada di urutan ketiga untuk aspek favorabilitas dengan skala 1.03. Peringkat satu dan dua secara berurutan ditempati Gita Wirjawan (1.34) dan Dahlan Iskan (1.24). Peringkat keempat ditempati ketua dewan pembina dan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan skala 0.76.

Sementara itu, untuk aspek popularitas, Jokowi menempati peringkat pertama dengan porsi kemunculan 16.542 kali. Angka tersebut jauh meninggalkan Dahlan di posisi kedua dengan porsi 3.285 kali. Gita dan Prabowo berada pada peringkat ketiga dan keempat dengan porsi masing-masing 688 dan 493 kali.

Nama Jokowi dan Prabowo sendiri dipilih sebagai sampel karena paling sering muncul di Twitter dari tokoh non-Konvensi Demokrat. Nama kedua tokoh tersebut berada di atas 18 tokoh lainnya, seperti Megawati Soekarno Putri, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.

Nama Gita dan Dahlan dipilih mewakili tokoh Konvensi Demokrat. Nama mereka berada di atas peserta Konvensi Demokrat lainnya, seperti Marzukie Ali dan Pramono Edhie.

Business Development Purengage Dheve Algamar mengatakan, penelitian ini murni dilakukan oleh Purengage tanpa menggunakan dana ataupun sponsor dari pihak lain.

"Purengage, kita seratus persen membiayai penelitian ini, tanpa ada sponsor apa pun dari siapa pun," kata Dheve.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X