Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Personel TNI Akan Bangun 14 Ruas Jalan di Papua

Kompas.com - 04/09/2013, 22:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mendapat tugas untuk membangun 14 ruas jalan di Papua dan Papua Barat. Total panjang jalan yang harus diselesaikan mencapai 120 kilometer. 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen Budiman menjelaskan, pihaknya telah meminta perpanjangan waktu yang semula empat bulan menjadi 16 bulan untuk pengerjaan tahun jamak pada 2013-2014. Saat ini, TNI telah menyiapkan sejumlah alat di lokasi untuk pembangunan jalan tersebut.

"Kita minta perpanjangan waktu karena kalau empat bulan tidak cukup," kata Budiman seusai menggelar rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Lebih jauh, ia menuturkan, pembangunan jalan itu diserahkan kepada TNI AD dengan alasan sulitnya medan di lokasi yang akan dibangun. Karena itu, TNI AD dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan, termasuk fasilitas transportasi udara yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.

"Lebih dari 2.000 personel disiapkan dari tiga detasemen dan marinir. Ini bagian dari upaya memberikan akses jalan. Kita harap gangguan keamanan akan bisa diperkecil," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang menyampaikan, alokasi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan untuk pembangunan 14 ruas jalan ini adalah sebesar Rp 425 miliar. Untuk realisasinya, anggaran akan diambil dari rekening BA 99, sebuah dana pemerintah yang penggunaannya diputuskan oleh presiden untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Agus menegaskan, semua fraksi mendukung rencana ini. Hanya, masih ada perbedaan mengenai waktu pengerjaannya. Jika TNI meminta waktu 16 bulan, Komisi I DPR memberi waktu hanya enam bulan untuk menyelesaikan 14 ruas jalan itu.

"Pembangunan jalan di Papua bisa dilakukan TNI, tidak mungkin oleh pihak lain. Teorinya untuk mempersempit kegiatan separatis di Papua," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com