Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Desak KPK Telusuri Pihak yang Mainkan Anggaran ke Hambalang

Kompas.com - 24/08/2013, 13:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin mengarahkan pembahasan anggaran ke proyek Hambalang. Pasalnya, ketika pembahasan awal di dalam Badan Anggaran DPR, yang dibahas adalah mengenai pembangunan proyek sarana dan prasarana olahraga secara umum.

"Biarkan KPK yang meneliti siapa yang mengubah dari proyek yang umum menjadi Hambalang. Kalau masalah tanda tangan semua fraksi wajib tanda tangan," kata Drajad di sela-sela kegiatan Rakernas PAN di Jakarya, Sabtu (24/5/2013).

Seperti diketahui, di dalam hasil audit tahap dua Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diketahui ada 15 orang anggota Banggar DPR yang diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Salah satu nama yang disebut BPK yaitu EHP yang ditengarai Eko Hendro Purnomo anggota Komisi X dari Fraksi PAN.

"Saya tadi sudah minta klarifikasi dari Eko dan dari yang lain. Semua fraksi yang ada di dalam Badan Anggaran harus tanda tangan. Makanya di situ ada 15 karena wakil-wakil fraksi yang ada di dalam banggar itu ada 11 orang. Kebetulan PAN mempunyai unsur pimpinan di situ jadi ada satu orang kemudian banggar satu orang waktu itu pergantian dari Mardiana Indraswati ke Eko," ujarnya.

Dari penuturan Eko, Drajad mengatakan, ada pihak yang sengaja mengerucutkan pembahasan dari proyek sarana prasarana olahraga umum menjadi proyek Hambalang. Ia pun meminta agar Eko tidak membeberkan nama-nama itu karena ada pihak yang lebih layak untuk mengungkapkannya.

"Eko tadi sudah menuturkan jika ada beberapa nama yang memang memainkan ini ke Hambalang, saya rasa bukan kewenangan kita untuk menyebutkan dan Eko saya minta untuk sudahlah bukan kewenangannya menyebutkan nama-nama itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 15 anggota Komisi X DPR disebut dalam hasil audit tahap II Hambalang oleh BPK. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.

EHP diduga kuat adalah Eko Hendro Purnomo anggota Komisi X asal Fraksi PAN. Saat ditemui, Eko mengaku ikut menandatangani, tetapi bukan untuk pencairan dana Hambalang, melainkan untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com