Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Usul 15 Nama Baru

Kompas.com - 15/08/2013, 22:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komite konvensi Partai Demokrat mengusulkan 15 nama baru untuk diundang sebagai bakal calon peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Komite Konvensi Rully Charis seusai menghadiri rapat internal komite konvensi, Kamis (15/8/2013) malam, di Wisma Kodel, Jakarta.

Rully menjelaskan, 15 nama baru yang diusulkan itu di luar 11 nama yang telah lebih dulu diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Rully menjamin, seluruh nama yang diajukan oleh komite merupakan para tokoh yang kompeten dan dianggap mewakili masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Kita usulkan 15 nama baru. Ada 5 perempuan dan 10 laki-laki," kata Rully.

Ia menambahkan, pada awal pekan depan komite konvensi akan memastikan kebersediaan 15 orang yang diusulkan mengikuti konvensi itu. Setelah ada komitmen dan menyatakan bersedia mengikuti konvensi, barulah komite akan menyampaikannya pada Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk koordinasi lanjutan.

Namun begitu, Rully enggan menjawab siapa 15 nama baru yang diusulkan komite mengikuti konvensi. Ia merasa tak etis menyampaikan kepada publik karena jumlahnya masih mungkin berubah, terlebih semua nama yang diusulkan belum terkonfirmasi bersedia mengikuti konvensi.

"Kita koordinasi dengan Majelis Tinggi mungkin ada masukan lain. Setelah itu mulai kita perkenalkan sekaligus tanya jawab. Mudah-mudahan tanggal 31 Agustus sudah bisa diperkenalkan dan jumlahnya tidak berubah," ujar Rully.

Untuk diketahui, di luar 15 nama baru yang diusulkan komite konvensi, terdapat 11 nama yang diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dari 11 nama itu, sembilan di antaranya sempat diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat.

Mereka adalah Marzuki Alie (Ketua DPR), Pramono Edhie Wibowo (mantan KASAD), Irman Gusman (Ketua DPD), Chairul Tanjung (pimpinan Trans Corp), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com