Kompas.com - 13/08/2013, 05:49 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada toleransi bagi aksi kekerasan. Ia meminta semua organisasi massa tidak bertindak layaknya penegak hukum. 

"Apa pun organisasinya, jangan bertindak kayak polisi, iya kan. Apalagi melakukan kekerasan," ujar JK saat berkunjung ke kediaman BJ Habibie, Senin (12/8/2013). Menurut Kalla, apa pun organisasi yang melakukan keonaran, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas.

"Kalau sampai pembubaran, kalau perlu. Apa pun (organisasinya)," imbuh Kalla. Sebelumnya diberitakan, dua sepeda motor dibakar dan dua rumah dirusak dalam bentrokan di Lamongan. Bentrokan juga mengakibatkan dua warga setempat terluka.

Polisi menemukan bangkai motor yang dirusak di sekitar pantai di Dusun Dengok, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran. Bentrok itu diduga dipicu oleh aksi penganiayaan terhadap seorang istri anggota Front Pembela Islam (FPI) yang kemudian berbalas dengan aksi sweeping oleh teman-teman anggota FPI tersebut.

Karena sasaran yang dicari tak ditemukan, massa dari FPI itu meluapkan kemarahan dengan melakukan perusakan. Warga yang tidak terima kemudian balas melakukan penyerangan di dusun yang terkenal sebagai basis FPI itu.

Namun, FPI Jawa Timur membantah bahwa FPI Lamongan berada di balik aksi bentrok itu. Mereka pun menegaskan, FPI Lamongan sudah dibubarkan karena terjadi perbedaan prinsip dengan pengurus pusat FPI.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Unggung Cahyono menegaskan, bentrok di Lamongan dipastikan tak terkait dengan isu agama maupun FPI. "Ini murni aksi kriminal sekelompok orang, tidak ada keterlibatan anggota ormas FPI di dalamnya," tegas dia, Senin (12/8/2013).

Menyusul bentrok itu, Polda Jawa Timur telah menahan 44 orang dan menyita 43 senjata tajam. Bentrok yang terjadi pada Minggu (11/8/2013) itu mengakibatkan dua sepeda motor dan dua rumah rusak, sedangkan dua orang terluka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Nasional
Wapres: Kita 'Survive' Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Wapres: Kita "Survive" Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.