BIN Tak Sepenuhnya Percaya Presiden Disadap

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Intelijen Negara (BIN) masih menelusuri kebenaran informasi penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris. Selama penelusuran belum selesai, Kepala BIN Marciano Norman mengaku belum sepenuhnya percaya atas informasi tersebut.

Menurut Marciano, selain mendapat informasi dari pemberitaan di media Inggris dan Australia, pihaknya juga mendapat informasi penyadapan tersebut dari intelijen Indonesia di luar negeri. Namun, hingga saat ini penelusuran kebenaran informasi masih dilakukan.

"Itu pemberitaan sepihak, memerlukan klarifikasi dari pihak lain. Kita berkomunikasi dengan counterpart kita yang ada di tiga negara tersebut untuk kita mencari informasi yang sebenarnya, menurut pandangan mereka seperti apa. Ini sedang dalam proses," kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Marciano mengatakan, kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan di negara mana pun harus mendapat jaminan keamanan termasuk komunikasi. Pihaknya akan mengevaluasi sistem keamanan informasi agar kebocoran tidak terjadi.

"Saat ini sangat cepat perkembangan teknologi itu sehingga kita harus selalu berada dalam posisi mengimbangi. Kalau tidak dengan mudah kita akan mengalami informasi bocor," kata Marciano.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pihaknya sudah meminta konfirmasi kepada Pemerintah Inggris terkait pemberitaan tersebut. Seandainya penyadapan benar terjadi, lanjut Marciano, hal itu sangat memprihatinkan dan melanggar tata krama hubungan internasional.

"Kita masih mencoba mengonfirmasi kebenaran berita tersebut," kata Marty.

Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.