Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejak Bulan Lalu, Presiden Sudah Tahu Dirinya Disadap

Kompas.com - 29/07/2013, 12:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sejak Juni 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut sudah mengetahui informasi adanya penyadapan terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London pada 2009. Hanya saja, sulit untuk membuktikan kebenaran informasi itu kecuali pihak penyadap memberikan konfirmasi.

"Sejak Juni sudah ada informasi bahwa tuan rumah melakukan tindak penyadapan, tidak hanya pada pihak tertentu, tapi pada mayoritas negara tentunya," kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Faizasyah mengatakan, meski sudah mengetahui sejak Juni, pemerintah baru tahu bahwa penyadapan itu untuk kepentingan Australia yang ingin mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB setelah media asing mengungkapkannya.

Jika benar, tambah Faizasyah, penyadapan tersebut merupakan tindakan tidak etis karena informasi harus didapatkan melalui cara-cara wajar seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya.

"Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara," kata dia.

Faizasyah menambahkan, pihaknya akan melihat sejauh mana informasi yang disadap. Intelijen Indonesia, katanya, tentu akan mencari tahu melalui mitranya meskipun sulit untuk mendapat pengakuan dari negara yang diduga melakukan penyadapan.

"Harus dikaji kembali derajat kebocoran, apakah itu esensi media Australia katakan tentang pencalonan di Dewan Keamanan PBB. Kita memiliki posisi yang jelas mengenai hal ini, negara mana yang kita pilih, negara mana yang kita dukung. Tanpa harus disadap pun komunikasi bisa dilakukan dengan jalur normal," pungkasnya.

Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com