Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Pak Polisi, Tangkap Rizieq Sekarang Juga

Kompas.com - 23/07/2013, 12:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta aparat kepolisian untuk segera mencari cara menangkap Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Hal ini disampaikannya menyusul pernyataan Rizieq yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kata "pecundang".

"Pernyataan-pernyataan dari Rizieq provokatif itu. Kepolisian dan kejaksaan perlu mencari celah bagaimana untuk bisa ditangkap. Tangkap saja pak polisi segera karena ini kan Presiden yang dihina dan tindakan FPI ini sudah berkali-kali," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (23/7/2013).

Menurut Ruhut, saat ini FPI menjadi besar kepala karena sudah berkali-kali dianggap membuat ulah, tetapi tidak pernah mendapatkan sanksi apa pun. Ia meminta agar ormas ini segera dibubarkan.

"FPI jangan besar kepala, dulu partai politik saja bisa dibubarkan, apalagi ormas? Tidak ada yang kebal di negeri ini," ujar Ruhut berapi-api.

Ruhut menilai Rizieq sengaja menyampaikan pernyataan kontroversial yang menyerang Presiden hanya untuk mencari perhatian. Menurutnya, aksi FPI yang seperti ini seharusnya tidak perlu digubris.

"Dia sengaja buat pernyataan seperti ini supaya diperhatikan supaya posisinya selevel dengan Presiden. Siapa sih memangnya FPI itu?" ucap Ruhut.

Sebelumnya, dalam pernyataannya, Minggu (21/7/2013), Presiden berharap organisasi Front Pembela Islam (FPI) menghentikan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Pernyataan Presiden ini menanggapi bentrok yang terjadi antara warga Kendal dan FPI, pekan lalu. Ketua FPI Rizieq Shihab pun menanggapi pernyataan Presiden.

"Di Kendal, FPI tidak melakukan sweeping, tapi monitoring damai tanpa senjata apa pun. Justru, FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Kendaraan FPI yang dirusak dan dibakar preman," kata Rizieq, dalam pernyataan tertulisnya, seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (23/7/2013).

Menurutnya, dalam peristiwa di Kendal, FPI tidak main hakim sendiri. Ia mengatakan, FPI mendatangi Polres dan meminta tempat pelacuran ditutup di Bulan Ramadhan. Namun, masih menurut Rizieq, FPI dihakimi oleh ratusan preman pelacuran dengan berbagai macam senjata hingga banyak yang terluka.

Rizieq menilai, pernyataan Presiden karena tak cermat dalam mengikuti pemberitaan. "Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat," kata Rizieq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com