Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Resmi Gandeng Kompas TV Sosialisasikan Pemilu

Kompas.com - 18/07/2013, 15:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menjalin kerja sama dengan Kompas TV terkait sosialisasi Pemilu 2014. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik H Mihardja dan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Hotel Le Meredien, Kamis (18/7/2013) siang.

Melalui nota kesepahaman ini, Kompas TV dan KPU sepakat untuk bekerja sama dalam penyebarluasan informasi terkait sosialisasi pemilu. Hal ini penting, mengingat keberhasilan pemilu diukur dari tingginya tingkat partisipasi pemilih.

Selain Kompas TV, beberapa media swasta nasional lainnya juga melakukan kerja sama serupa. Di antaranya RCTI, TV One, Berita Satu TV, serta Elshinta Radio dan Elshinta Televisi.

Khusus bagi Kompas TV, penandatanganan ini dimaknai sebagai bentuk dukungan pihak penyelenggara pemilu terhadap terwujudnya pemberitaan yang independen dan obyektif terkait Pemilu 2014.

Kompas TV melalui program Indonesia Satu akan menyajikan beragam informasi seputar penyelenggaraan pemilu yang dikemas dalam pemberitaan, siaran langsung, talkshow, kotak aspirasi masyarakat yang disebar di berbagai daerah, hingga tayangan ragam hiburan.

Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang tidak hanya menghadirkan ketegangan, tetapi juga sajian tayangan yang mempersatukan dan menghibur. Kompas TV bersama semua media dalam Kompas Gramedia Group akan selalu menyajikan pemberitaan yang independen dan obyektif untuk menyukseskan rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com