Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Hal yang Harus Diperhatikan Pemerintah Jelang Mudik Lebaran

Kompas.com - 11/07/2013, 10:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar meminta pemerintah serius menangani masalah infrastruktur menjelang mudik Lebaran. Ada enam langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan ini untuk mempersiapkan infrastruktur yang menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik.

"Pertama, pemerintah harus sesegera mungkin memperbaiki infrastruktur yang akan dilalui oleh pemudik baik jalur darat, udara, dan laut. Semua jalur yang dilalui pemudik harus dipastikan dalam kondisi siap pada saatnya, aman, nyaman, mencukupi, dan terjangkau," ucap Marwan di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Kedua, pemerintah harus segera menyelesaikan infrastruktur jalan yang dilalui pemudik seperti jalur pantura, jalan lintas Sumatra, dan lain-lain, agar tidak terjadi kemacetan karena adanya jalan rusak atau jalan masih dalam tahap pembangunan. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan jalur-jalur alternatif di daerah-daerah yang rawan terjadi kemacetan karena volume kendaraan pemudik.

Ketiga, untuk jalur laut harus dipastikan infrastruktur pelabuhan sudah memadai, tersedianya lahan parkir untuk menunggu, tersedianya kapal-kapal untuk mengangkut pemudik yang layak, aman, nyaman, dan mencukupi untuk mengangkut pemudik sekaligus kendaraannya.

"Jangan sampai ada pemudik yang harus menunggu berhari-hari bahkan lebaran di pelabuhan," tukas Marwan.

Keempat, pemerintah harus menyiapkan angkutan massal untuk pemudik yang aman, nyaman dan murah sekaligus menyiapkan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik. Disamping hal itu bisa menstimulasi agar pemudik beralih ke kendaraan umum juga bisa mengurangi tingginya volume kendaraan pribadi di jalan terutama kendaraan roda dua.

"Misalnya tiket kereta api atau kapal harus murah jika perlu gratis bagi yang kurang mampu atau mudik gratis massal dengan bis yang di sponsori oleh pemerintah yang sekaligus menyediakan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik," kata Marwan.

Kelima, pemerintah harus menyiapkan posko keamanan dan kesehatan pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan dan keamanan. Jangan sampai pemudik meninggal karena kecelakaan yang disebabkan tidak tersedianya tenaga kesehatan atau adanya gangguan keamanan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak adanya petugas keamanan.

"Terakhir, stakeholder pemerintah yang terkait dengan mudik seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah yang dilalui pemudik harus berkoordinasi dan saling membantu demi terwujudnya mudik yang aman, dan nyaman," ucap Marwan.

Kurangi risiko


Menurutnya, masalah infrastruktur yang diperhatikan dengan baik tentu akan mengurangi risiko terjadinya kemacetan panjang dan kecelakaan selama arus mudik.

"Dalam sepekan terakhir berita macetnya jalur pantura masih menghiasi beberapa media nasional. Bahkan banyak kendaraan yang memilih pindah lewat jalur selatan. Termasuk juga jalur lintas Sumatera, dan daerah-daerah lain butuh perhatian serius," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com