Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relakah PDI-P jika Jokowi "Dipinang" Partai Lain?

Kompas.com - 09/07/2013, 14:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah partai mengungkapkan ketertarikannya terhadap sosok politisi PDI-P yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebut saja Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Survei sejumlah lembaga menunjukkan, elektabilitas Jokowi sebagai kandidat capres belum terkalahkan.

Meski Jokowi berulang kali menegaskan tak tertarik "nyapres", dorongan agar dirinya mencalonkan diri terus mengemuka. Jika saat ini banyak yang "naksir", relakah PDI-P melepas kader potensialnya itu?

Secara implisit, Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait menyiratkan bahwa partainya tak akan melepas Jokowi. Menurut dia, Jokowi adalah kader yang loyal dan taat pada ideologi partai. 

"(Jokowi) Itu sangat ideologis dan loyal. Dia ikut (menjadi) wali kota dari partai. Jadi dia juga memiliki fungsi kenegarawanan dan sebagai kader yang baik. Seorang yang loyal akan taat kepada ideologi (PDI-P)," kata Maruarar saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, Jokowi adalah kader potensial yang dimiliki PDI-P saat ini. Keputusan mencalonkan sebagai presiden atau tidak, menurut dia, merupakan kewenangan penuh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

"Itu adalah arah dan prinsip capres PDI-P. Elektabilitas PDI-P nomor satu, elektabilitas Jokowi nomor satu, tetapi  belum kami bicarakan (capres). Kami tahu timing-nya, kapan akan kami lakukan," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menganggap Jokowi layak mengikuti konvensi Partai Demokrat selama tak diusung PDI-P dan yang bersangkutan bersedia mengikuti seleksi konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com