Kompas.com - 26/06/2013, 15:01 WIB
Petugas Komisi Pemilihan Umum menerima daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dari partai politik di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi .

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPetugas Komisi Pemilihan Umum menerima daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dari partai politik di Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi .
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk mengumumkan nama calon anggota legislatif yang enggan dipublikasikan daftar riwayat hidupnya. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan, publikasi riwayat hidup caleg perlu dilakukan agar masyarakat bisa menilai sendiri caleg yang akan dipilihnya. 

"Saya kira, KPU sangat perlu memublikasikan," kata Jeirry kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2013).

Jeirry mengatakan, KPU harus tegas dalam membuat aturan mengenai publikasi daftar riwayat hidup caleg meskipun Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur adanya kewajiban caleg untuk memublikasikan daftar riwayat hidupnya. Sikap KPU yang memberikan pilihan kepada caleg, apakah bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya atau tidak di dalam Formulir Model BB 11, menunjukkan KPU terlalu berhati-hati.

"Mungkin lebih tepatnya KPU agak kurang percaya diri. Di satu sisi, KPU merasa bahwa memang perlu publikasi CV caleg. Namun, di sisi lain, KPU tahu bahwa tak ada keharusan publikasi itu menurut UU Pemilu Legislatif," jelasnya.

Sebelumnya, anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, dari 5.650 nama caleg yang telah masuk di dalam daftar calon sementara (DCS), terdapat 140 nama caleg yang enggan dipublikasikan daftar riwayat hidupnya.

"Ada 140 calon wakil rakyat yang tidak bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya," kata Hadar, Senin (24/6/2013).

Hadar mengungkapkan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional yang seluruh calegnya menyetujui daftar riwayat hidupnya dipublikasikan oleh KPU. Persetujuan tersebut ditandatangani di dalam Formulir Model BB 11 yang sebelumnya telah diserahkan KPU untuk diisi oleh para caleg.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

    Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

    Nasional
    Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

    Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

    Nasional
    BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

    BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

    Nasional
    Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

    Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

    Nasional
    Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

    Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

    Nasional
    Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

    Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

    Nasional
    Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

    Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

    Nasional
    Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

    Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

    Nasional
    Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

    Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

    Nasional
    Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

    Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

    Nasional
    OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

    OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

    Nasional
    Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

    Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

    Nasional
    Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

    Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

    Nasional
    Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

    Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

    Nasional
    Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

    Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.