Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Klaim Sebar 7 Juta Kartu untuk BLSM

Kompas.com - 21/06/2013, 18:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengklaim telah mendistribusikan tujuh juta Kartu Penjamin Sosial (KPS) melalui PT Pos Indonesia. Pada akhir Juni, KPS akan menyentuh seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan, yakni sebanyak 15,5 juta.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menjelaskan, kartu tersebut nantinya akan berguna untuk mencairkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM rencananya diumumkan malam ini, Jumat 21 Juni 2013.

"Rencananya 30 Juni selesai (dibagikan), ada daerah-daerah terpencil, itu butuh waktu," kata Firmanzah seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Efektivitas BLSM di Daerah", di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Firman menuturkan, sampai saat ini ada 2.067 KPS yang dikembalikan karena calon penerima meninggal dunia, dan berpindah alamat. Menurutnya, pendistribusian KPS didasari data yang akurat dan mekanisme verifikasi data oleh petugas di lapangan.

Selain itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah Wakil Presiden Boediono juga memiliki data yang terus diperbarui dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan pemberiannya tepat sasaran. Data tersebut juga digunakan untuk pembagian beras miskin.

Pembagian KPS juga dijamin tak akan mundur karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pos Indonesia bekerja 24 jam.

"Tidak akan terjadi dimanfaatkan untuk politik. Januari 2014 sudah tidak ada lagi (BLSM)," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com