Golkar Bantah Terima Mahar Politik dari Demokrat

Kompas.com - 19/06/2013, 18:33 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya membantah pihaknya menerima mahar politik berupa anggaran penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar dari Partai Demokrat. Menurutnya, semua kabar yang beredar adalah tidak benar. Tantowi menjelaskan, ada pihak yang mengembuskan bahwa anggaran yang tercantum pada APBN Perubahan 2013 itu merupakan pemberian pemerintah.

Menurutnya, dana yang digelontorkan pemerintah adalah untuk korban di luar peta terdampak yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden yang menyatakan lumpur Lapindo merupakan bencana alam.

"Kabar itu (mahar politik) tidak benar. Korban lumpur Sidoarjo di luar peta terdampak ditanggung pemerintah, yang di dalam peta terdampak dibantu Lapindo," kata Tantowi, saat dihubungi pada Rabu (19/6/2013).

Sampai saat ini, kata Tantowi, PT Lapindo Brantas telah mengucurkan dana lebih dari Rp 9 triliun untuk penanggulangan sekaligus kompensasi kepada korban di dalam peta terdampak. Ia mengklaim, PT Lapindo akan menyelesaikan sisanya di tahun ini. "Pasal 9 (Undang-Undang APBN Perubahan 2013) kalau dicermati iya untuk korban (lumpur) Lapindo yang di luar tanggung jawab Lapindo. Silakan saja kalau mau diuji materi," ujarnya.


Perlu diketahui, ada keanehan pada Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Salah satunya adalah kehadiran Pasal 9 yang mengatur alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Pasal tersebut dinilai aneh karena di dalamnya dijelaskan terlalu terperinci. Di luar itu, pasal ini disinyalir sebagai mahar politik dari Fraksi Demokrat untuk Fraksi Golkar agar menyetujui APBN-P 2013 disahkan.

Dugaan itu semakin menguat karena pimpinan DPR baru mengetahui ada alokasi untuk lumpur Lapindo di forum lobi saat rapat paripurna pengesahan diskors sekitar tiga jam. Dalam Pasal 9 UU APBN-P 2013 dikatakan "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Pasal itu juga menegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Disebutkan, anggaran itu juga dapat digunakan untuk membantu kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo, anggaran belanja yang yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penangangan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Nasional
    Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

    Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

    RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

    Nasional
    TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

    TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

    Nasional
    Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

    Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

    Nasional
    Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

    Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

    Nasional
    Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

    Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

    Nasional
    Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

    Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

    Nasional
    Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

    Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

    RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

    Nasional
    LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

    LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

    Nasional
    KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

    KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

    Nasional
    Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

    Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

    Nasional
    Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

    Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X