Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan: Satu Kali Kau Sakiti, Masih Ku Maafkan...

Kompas.com - 17/06/2013, 17:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu partai koalisi pendukung pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bagaimana sikap Sekretariat Gabungan koalisi pemerintahan?

Sekretaris Setgab Syarief Hasan mengatakan, untuk saat ini Setgab tidak memikirkan sikap PKS itu. Setgab, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, masih fokus pada pembahasan pengalihan subsidi BBM untuk rakyat miskin.

"Nanti lah, itu (PKS) prioritas sekian. Kita enggak pikirin dulu. Saya pikir Presiden juga fokus bagaimana kebijakan ini bisa betul-betul sampai ke masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai (PKS)," kata Syarief di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin ( 17/6/2013 ).

Syarief mengatakan, perbedaan sikap PKS itu tidak akan mengganggu kebijakan pemerintah. Pasalnya, lima parpol koalisi lainnya ikut mendukung pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya yakin pembahasan di DPR akan lancar.

Ketika disinggung sikap PKS yang juga tidak mendukung rencana kenaikan harga BBM tahun 2012, tetapi tidak ada tindak lanjut dari Setgab, menurut Syarief, kasus kali ini berbeda.

"Ini agak lain," kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat itu.

Ia lalu bernyanyi sepenggal lagu lawas berjudul "Jangan Sampai Tiga Kali" oleh Trio Ambisi. "Satu kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan...," lantun Syarief sambil bernyanyi.

Namun, ia tidak melanjutkan lantunan dengan alasan tidak hafal lirik. Bagaimana lirik selanjutnya?

"Dua kali kau sakiti hati ini juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba tiga kali. Jangan oh janganlah. Cukuplah sudah cukuplah sudah. Jangan kau ulangi lagi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Nasional
    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Nasional
    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Nasional
    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Nasional
    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Nasional
    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com