Kuatkan KPU, Bawaslu Gugurkan Dua Caleg Gerindra

Kompas.com - 16/06/2013, 21:51 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi memutuskan dua bakal calon anggota legislatif asal Partai Gerindra tidak memenuhi syarat pencalonan. Keputusan Bawaslu ini memperkuat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sudah kami putus dan serahkan ke KPU dan Partai Gerindra. Setelah kami kaji dan klarifikasi ke pelapor (Gerindra) dan terlapor (KPU), dua caleg dinyatakan tidak memenuhi syarat," ujar Ketua Bawaslu Muhammad, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Menurut Muhammad, kedua caleg Gerindra ini laki-laki dan tidak terkait persyaratan keterwakilan 30 persen kuota perempuan.Menurut kajian Bawaslu, keduanya tidak memenuhi syarat keterangan kesehatan jasmani dan rohani.

"Kami melakukan penguatan putusan KPU. Kalau yang laki-laki ini memang terkait syarat administrasi yang kurang lengkap, yaitu keterangan kesehatan jasmani dan rohani," jelas Muhammad.

Sebelumnya, Gerindra melaporkan KPU ke Bawaslu karena tidak terima dua bakal calegnya digugurkan dengan alasan tidak memenuhi syarat. 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

    Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

    Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

    Nasional
    Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

    Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

    Nasional
    Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

    Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

    Nasional
    ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

    ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

    Nasional
    Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

    Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

    Nasional
    Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

    Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

    Nasional
    Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

    Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

    Nasional
    Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

    Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

    Nasional
    Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

    Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

    Nasional
    Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

    Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

    Nasional
    Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

    Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

    Nasional
    Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

    Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X