Dilema Intelektual

Namun, pilihan bergabung masuk gerbong politik juga berisiko. Misalnya, ikut mencalonkan jadi calon anggota legislatif tetap perlu modal besar, Rp 500 juta-Rp 3 miliar. Belum lagi jika ingin maju jadi kepala daerah, biayanya lebih mahal lagi.

Serba gamang

Bagi kalangan intelektual, di samping sejumlah uang itu sangat besar, tentu nuraninya tidak mengizinkan mendulang suara mesti dengan cara transaksional layaknya jual-beli. Lebih menakutkan lagi jika kultur politik dan birokrasi yang akan dimasuki ternyata busuk. Mesti dipikirkan matang-matang, mau untung atau mau buntung. Benarkah mereka mampu mengubah? Ataukah malah akan kandas diubah atau tidak berdaya melakukan perbaikan apa-apa?

Faktor lain yang membuat intelektual gamang masuk ke politik dan birokrasi pemerintahan adalah kekecewaan mereka melihat para aktivis kampus yang semula diyakini sebagai orang yang berintegritas, bersih, ternyata akhirnya jebol, terperangkap korupsi dan berurusan dengan KPK. Kekecewaan ini ditambah lagi melihat jajaran polisi dan hakim yang mestinya berperan sebagai penegak hukum dan pemberantas korupsi, tetapi nyatanya menjadi biang korupsi.

Jadi, bagi aktivis-intelektual yang sudah bertekad masuk politik dan merapat ke pemerintah, semoga saja kuat godaan dan produktif untuk turut memperbaiki bangsa. Mereka mengemban tugas berat guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan reformasi yang awalnya dimotori kalangan intelektual dan aktivis kampus.

Bagi yang memilih berada di luar, di sana masih banyak jalan untuk berpartisipasi aktif menggerakkan dan membangun masyarakat. Jalur politik dan birokrasi hanya sebagian saja dari pilar berbangsa dan bernegara. Namun, yang pasti, jangan bosan melakukan kritik terhadap politisi dan pejabat yang mengkhianati amanat rakyat.

Komaruddin Hidayat Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta