Kompas.com - 13/06/2013, 21:29 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menyayangkan rencana Sekretariat Gabungan yang akan menendang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Rencana itu dinilai akan lebih menguntungkan PKS untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Demikian disampaikan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013). "Kami menyayangkan sehingga kondisi politik menjadi gonjang-ganjing. Tapi, langkah politik yang diambil PKS ini tepat untuk meningkatkan elektabilitas PKS yang sedang dirundung masalah," ujar Bambang.

Bambang menilai jika PKS benar-benar ditendang dari koalisi, PKS mendapatkan dua nilai plus yang didapatnya. "PKS akan menang 2-0 kalau ditendang dari koalisi," kata anggota Komisi III DPR ini.

Poin pertama, kata Bambang, PKS berhasil bersikap teguh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Poin kedua, lanjutnya, PKS mendapat citra dizalimi koalisi demi membela rakyat. "Kebijakan menaikkan harga BBM ini memang kebijakan yang merugikan semua partai koalisi secara elektabilitas. Tapi, ini sikap politik kami untuk menyelamatkan keuangan negara," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan, jika Presiden memberhentikan tiga menteri PKS, Golkar tak berminat mengisi pos tersebut. "Golkar tidak tepat mengisi kursi yang ditinggalkan oleh PKS karena itu akan memperburuk citra Golkar sendiri," kata Bambang.

Seperti diberitakan, PKS hingga kini menolak kebijakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap PKS ini berseberangan dengan partai koalisi lain. Akibatnya, PKS pun mendapat kabar akan segera dikeluarkan dari koalisi oleh Presiden SBY. Tanda-tanda penyingkiran PKS dari koalisi terlihat ketika Presiden tak melibatkan partai dakwah tersebut dalam beberapa pertemuan.

Pada rapat Setgab Selasa (11/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat tersebut. Pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Rapat itu juga tidak dihadiri menteri-menteri asal PKS seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

    Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

    Nasional
    KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

    KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

    Nasional
    Sarankan Polri Kirim Dokter Cek Kesehatan Istri Ferdy Sambo, Anggota DPR: Enggak Mungkin Sakit Berbulan-bulan

    Sarankan Polri Kirim Dokter Cek Kesehatan Istri Ferdy Sambo, Anggota DPR: Enggak Mungkin Sakit Berbulan-bulan

    Nasional
    PTM Lebih dari 6 Jam, IDAI: Anak Sekolah Harus Bawa Masker Cadangan

    PTM Lebih dari 6 Jam, IDAI: Anak Sekolah Harus Bawa Masker Cadangan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Sebut SDA Indonesia Jadi Modal untuk Kebangkitan Bangsa

    Anggota Komisi II DPR Sebut SDA Indonesia Jadi Modal untuk Kebangkitan Bangsa

    Nasional
    Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas Perempuan Dorong Pendampingan Psikologis

    Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas Perempuan Dorong Pendampingan Psikologis

    Nasional
    Komnas HAM Ingatkan Istri Ferdy Sambo Jujur soal Penembakan Brigadir J

    Komnas HAM Ingatkan Istri Ferdy Sambo Jujur soal Penembakan Brigadir J

    Nasional
    KPK Sebut Sumir Laporan Ubedilah Badrun soal Dugaan Korupsi Anak Jokowi

    KPK Sebut Sumir Laporan Ubedilah Badrun soal Dugaan Korupsi Anak Jokowi

    Nasional
    Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

    Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

    Nasional
    Kawal PTM Aman Saat Pandemi, IDAI: Tetap Jalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat

    Kawal PTM Aman Saat Pandemi, IDAI: Tetap Jalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat

    Nasional
    Penampilan Farel Prayoga 'Ojo Dibandingke' di Istana Negara Jadi Kekayaan Intelektual, Yang Putar Videonya Bakal Ditagih Royalti

    Penampilan Farel Prayoga "Ojo Dibandingke" di Istana Negara Jadi Kekayaan Intelektual, Yang Putar Videonya Bakal Ditagih Royalti

    Nasional
    Polri Tunggu Penyidik Soal Sangkaan Pasal 6 Polisi Terkait 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J

    Polri Tunggu Penyidik Soal Sangkaan Pasal 6 Polisi Terkait "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J

    Nasional
    Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

    Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

    Nasional
    Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Wakil Ketua Komisi III: Wujud Keseriusan Kapolri

    Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Wakil Ketua Komisi III: Wujud Keseriusan Kapolri

    Nasional
    Istri Ferdy Sambo Tak Ditahan karena Sakit, Anggota Komisi III: Alasan Klasik

    Istri Ferdy Sambo Tak Ditahan karena Sakit, Anggota Komisi III: Alasan Klasik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.