Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penuhi Panggilan KPK, Tersangka Hambalang Siap Ditahan

Kompas.com - 13/06/2013, 10:15 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Deddy Kusdinar memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (13/6/2013), untuk diperiksa sebagai tersangka. Ia tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 08.45 WIB dengan didampingi pengacaranya Rudy Alfonso.

Kepada wartawan, Deddy enggan berkomentar seputar pemeriksaan hari ini, termasuk ketika ditanya mengenai kesiapannya ditahan KPK. Anak buah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ini menyerahkan pertanyaan wartawan kepada pengacaranya. Rudy Alfonso mengatakan, kliennya siap mengikuti apa yang menjadi keputusan penyidik.

"Mengenai ditahan atau tidak ditahan, kami ikuti saja apa yang diputuskan penyidik dan beliau merasa senang karena prosesnya itu hampir rampung sehingga fokus ke persidangan," kata Rudy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Menurut Rudy, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Juli tahun lalu, Deddy telah menyadari dirinya pasti akan ditahan KPK suatu hari nanti. Sekarang, kata Rudy, berkas pemeriksaan Deddy hampir rampung.

"Beliau tahu proses di persidangan kan semakin dekat, ditahan sekarang atau nanti, kan sama saja. Dari awal beliau menyadari sejak ditetapkan sebagai tersangka pasti melalui proses penahanan," katanya.

Rudy juga kembali mengatakan bahwa kliennya tidak menerima keuntungan sedikitpun dari proyek Hambalang. Kesalahan yang dilakukan Deddy, katanya, hanya sebatas kesalahan administrasi.

"Beliau itu satu-satunya PPK (pejabat pembuat komitmen) di kementerian, PPK tunggal untuk seluruh proyek di kementerian, lazimnya ada 20 an PPK, dalam kapasitasnya sebagai PPK tunggal, banyak dokmen yang harus ditandatangani, dan beliau sadari dari sekian banyak itu pasti akan ada kesalahan administasi," tutur Rudy.

Dalam kasus Hambalang, Deddy ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan itu diduga dilakukan Deddy secara bersama-sama dengan Andi Mallarangeng, serta petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer. Pemeriksaan Deddy sebagai tersangka ini merupakan yang kedua kalinya. Juru Bicara KPK Johan Budi belum dapat memastikan apakah Deddy akan ditahan seusai diperiksa hari ini atau tidak.

"Belum ada informasi soal penahanan," ujar Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com