Kartu Perlindungan Sosial Bukan Cuma untuk BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com — Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang sudah mulai dibagikan pemerintah tidak dikhususkan untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Untuk saat ini, kartu itu akan digunakan untuk program yang sudah berjalan, yakni beras miskin (raskin) dan beasiswa.

"Raskin, beasiswa miskin, kan memang sudah ada. Dengan naik atau tidaknya BBM, kartu berjalan terus," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Jero mengatakan, jika harga BBM dinaikkan, KPS juga akan dipakai untuk program BLSM. Mereka akan menerima Rp 150.00 per bulan dalam kurun waktu sekitar 5 bulan. Hanya, Jero mengaku tidak tahu kapan kenaikan harga BBM mulai berjalan.

"Tunggu perintah Presiden," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, distribusi KPS tengah dilakukan kantor pos. Tahap awal, distribusi dilakukan di 12 kota besar, di antaranya Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Medan.

Sekitar 15,5 juta keluarga akan menerima KPS yang sudah dilengkapi barcode. Dengan demikian, kata Agung, kartu tidak bisa dijual lantaran di dalamnya tertera identitas pemilik kartu. "Ada nama kepala keluarga, istri, dan anak-anaknya," kata Agung.