Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Ada Perintah PKS Pasang Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM"

Kompas.com - 08/06/2013, 06:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, tidak ada perintah resmi dari partai untuk melakukan sosialisasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk lewat spanduk. Bahkan belum ada rapat pengambilan keputusan yang menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai tidak memerintahkan pasang spanduk-spanduk itu," kata politisi senior PKS, Salim Segaf Al Jufri, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam, ketika dimintai tanggapan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, banyak spanduk penolakan kenaikan harga BBM terpasang di berbagai jalan di Jakarta, dengan sebagian di antaranya jelas mencantumkan identitas terkait dengan PKS.

Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan "BBM naik harga, rakyat menderita. Tolak sekarang juga". Dalam spanduk tersebut tertera lambang PKS beserta nomor urut peserta pemilu, yakni tiga. Sebagian spanduk bahkan memasang wajah para politisi PKS.

Salim mengatakan, keputusan resmi partai diambil oleh Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP). Hingga saat ini, kata dia, DPTP belum melakukan pertemuan, apalagi membahas masalah kenaikan harga BBM. Keputusan rapat DPTP sebelumnya, imbuh dia, tidak ada sikap PKS keluar dari koalisi ataupun menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai itu ada DPTP. Jadi itu yang memutuskan. DPTP itu tidak memutuskan atau memerintahkan memasang spanduk-spanduk. Oleh karena itu, yang terjadi itu bukan dari DPTP, itu pendapat beberapa orang di DPP PKS," ucap Salim. Namun, dia pun membantah ada perbedaan pendapat di internal partainya. "Sebenarnya di PKS satu pendapat. Kalau di PKS itu ya DPTP saja. Oleh karena itu, mungkin akan dibahas oleh Majelis Syuro dalam waktu dekat," tepis dia.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya. Para petinggi PKS dalam beragam kesempatan berbeda menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com