Jika Ditendang, PKS Akan Untung Besar

Kompas.com - 05/06/2013, 20:53 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan sikap antara Partai Keadilan Sejahtera dan anggota koalisi parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi terus berlanjut. PKS pun terancam dikeluarkan Sekretariat Gabungan.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, mengatakan, jika PKS didepak dari koalisi Setgab, maka partai dakwah ini akan mereguk kemenangan besar pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, rakyat sudah dipastikan akan memilih partai yang dinilai dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.

"Pemilih akan menaruh hormat atas ketegasan sikap PKS yang konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan siap kehilangan posisi di kabinet demi membela rakyat," kata Said melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (5/6/2013).

Keuntungan lain, kata Said, PKS bisa sedikit bernapas lega karena masyarakat akan melupakan prahara kasus korupsi yang tengah menerjang mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Tak menutup kemungkinan, elektabilitas PKS di 2014 akan sedikit terdorong akibat sikap PKS yang tidak pro terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Bisa saja begitu. Sepanjang mereka konsisten pada sikapnya menentang penaikan harga BBM, dan didukung oleh kasus LHI beserta orang-orang di lingkaran PKS yang tengah diproses KPK cepat selesai," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono berharap, Presiden SBY bisa menegakkan disiplin di internal koalisi. Ia mengatakan, seharusnya tidak boleh ada perbedaan sikap parpol koalisi ketika sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau enggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Ia berpendapat, PKS seharusnya mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, kata dia, kenaikan harga BBM sudah menjadi kesepakatan politik pemerintah.

"Sebaiknya kesepakatan apa pun yang kita sepakati dengan cara demokratis tinggal dilaksanakanlah. Saya berharap satu bahasa, kompak," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Sementara itu, desakan dari elite Partai Demokrat lebih keras lagi. Wakil Ketua Umum DPP Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.

"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

    Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

    Nasional
    Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

    Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

    Nasional
    Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

    Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

    PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

    Nasional
    Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

    Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

    Nasional
    Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

    Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

    Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

    Nasional
    Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

    Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

    Nasional
    Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

    Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

    Nasional
    Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

    Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

    Nasional
    Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

    Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

    Nasional
    Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

    Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

    Nasional
    Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

    Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

    Nasional
    Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

    Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

    Nasional
    Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

    Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X