Jika Ditendang, PKS Akan Untung Besar

Kompas.com - 05/06/2013, 20:53 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan sikap antara Partai Keadilan Sejahtera dan anggota koalisi parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi terus berlanjut. PKS pun terancam dikeluarkan Sekretariat Gabungan.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, mengatakan, jika PKS didepak dari koalisi Setgab, maka partai dakwah ini akan mereguk kemenangan besar pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, rakyat sudah dipastikan akan memilih partai yang dinilai dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.

"Pemilih akan menaruh hormat atas ketegasan sikap PKS yang konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan siap kehilangan posisi di kabinet demi membela rakyat," kata Said melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (5/6/2013).

Keuntungan lain, kata Said, PKS bisa sedikit bernapas lega karena masyarakat akan melupakan prahara kasus korupsi yang tengah menerjang mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Tak menutup kemungkinan, elektabilitas PKS di 2014 akan sedikit terdorong akibat sikap PKS yang tidak pro terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Bisa saja begitu. Sepanjang mereka konsisten pada sikapnya menentang penaikan harga BBM, dan didukung oleh kasus LHI beserta orang-orang di lingkaran PKS yang tengah diproses KPK cepat selesai," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono berharap, Presiden SBY bisa menegakkan disiplin di internal koalisi. Ia mengatakan, seharusnya tidak boleh ada perbedaan sikap parpol koalisi ketika sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau enggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Ia berpendapat, PKS seharusnya mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, kata dia, kenaikan harga BBM sudah menjadi kesepakatan politik pemerintah.

"Sebaiknya kesepakatan apa pun yang kita sepakati dengan cara demokratis tinggal dilaksanakanlah. Saya berharap satu bahasa, kompak," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Sementara itu, desakan dari elite Partai Demokrat lebih keras lagi. Wakil Ketua Umum DPP Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.

"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

    Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

    Nasional
    Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

    Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

    Nasional
    Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

    Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

    Nasional
    KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

    KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

    Nasional
    Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

    Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

    Nasional
    Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

    Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

    Nasional
    KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

    KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

    Nasional
    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Nasional
    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Nasional
    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Nasional
    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Nasional
    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Nasional
    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X