DPR Bahas Batas Dana Kampanye

Kompas.com - 05/06/2013, 01:59 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas pembatasan dana kampanye dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pembatasan dana kampanye akan ditekankan pada jumlah yang bisa dikeluarkan kandidat saat kampanye pilkada.

Demikian salah satu butir pembahasan tingkat lobi antara Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Komisi II dan pemerintah mengenai RUU Pilkada di Jakarta, Selasa (4/6). Pemerintah diwakili Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan. Butir lain yang dibahas adalah mekanisme pemilihan langsung dan tidak langsung, sistem paket kandidat, politik dinasti, penyelesaian sengketa hasil pilkada, pelaksanaan pilkada serentak, dan dana penyelenggaraan pilkada.

Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja dari Fraksi PAN mengatakan, terkait pembatasan dana kampanye, Panja DPR telah meminta pemerintah memformulasikan aturan pengeluaran dana kampanye. Pengeluaran dana kampanye menjadi fokus karena selama ini dinilai sebagai pintu masuk korupsi. Selain itu, pembatasan mengenai dana pendapatan atau sumbangan telah diatur sebelumnya.

Menurut Hakam Naja yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, ada beberapa usulan mengenai pembatasan dana pengeluaran kampanye. Pembatasan dana, misalnya, didasarkan pada pendapatan kandidat atau persentase APBD.

Respons positif

Dalam pembahasan di tingkat lobi dengan pemerintah, semua fraksi merespons positif pembahasan pembatasan dana pengeluaran kampanye dalam RUU Pilkada. Fraksi-fraksi juga akan menggodok persoalan ini di tingkat internal partai politik.

Dalam pembahasan terkait pemilihan langsung dan tidak langsung, sebagian besar fraksi memilih pemilihan gubernur dan bupati secara langsung. Adapun pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur langsung dan pemilihan bupati oleh DPRD.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, pembatasan dana kampanye akan menjadi indikator komitmen parpol pada demokrasi yang jadi tuntutan publik. Dia berharap parpol konkret mewujudkan pembatasan dana kampanye itu. Pembatasan dana kampanye diyakini akan mengurangi praktik korupsi.

”Untuk menghambat lingkaran korupsi yang sangat akut dan berkepanjangan ini memang dibutuhkan terobosan dan langkah konkret. Banyak metode bisa digunakan untuk membatasi dana kampanye. Penerapannya juga tidak sesulit itu sepanjang semua pihak berkomitmen untuk menegakkan hukum,” ujarnya. (INA)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

Nasional
UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

Nasional
UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X