Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Bahas Batas Dana Kampanye

Kompas.com - 05/06/2013, 01:59 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas pembatasan dana kampanye dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pembatasan dana kampanye akan ditekankan pada jumlah yang bisa dikeluarkan kandidat saat kampanye pilkada.

Demikian salah satu butir pembahasan tingkat lobi antara Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Komisi II dan pemerintah mengenai RUU Pilkada di Jakarta, Selasa (4/6). Pemerintah diwakili Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan. Butir lain yang dibahas adalah mekanisme pemilihan langsung dan tidak langsung, sistem paket kandidat, politik dinasti, penyelesaian sengketa hasil pilkada, pelaksanaan pilkada serentak, dan dana penyelenggaraan pilkada.

Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja dari Fraksi PAN mengatakan, terkait pembatasan dana kampanye, Panja DPR telah meminta pemerintah memformulasikan aturan pengeluaran dana kampanye. Pengeluaran dana kampanye menjadi fokus karena selama ini dinilai sebagai pintu masuk korupsi. Selain itu, pembatasan mengenai dana pendapatan atau sumbangan telah diatur sebelumnya.

Menurut Hakam Naja yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, ada beberapa usulan mengenai pembatasan dana pengeluaran kampanye. Pembatasan dana, misalnya, didasarkan pada pendapatan kandidat atau persentase APBD.

Respons positif

Dalam pembahasan di tingkat lobi dengan pemerintah, semua fraksi merespons positif pembahasan pembatasan dana pengeluaran kampanye dalam RUU Pilkada. Fraksi-fraksi juga akan menggodok persoalan ini di tingkat internal partai politik.

Dalam pembahasan terkait pemilihan langsung dan tidak langsung, sebagian besar fraksi memilih pemilihan gubernur dan bupati secara langsung. Adapun pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur langsung dan pemilihan bupati oleh DPRD.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, pembatasan dana kampanye akan menjadi indikator komitmen parpol pada demokrasi yang jadi tuntutan publik. Dia berharap parpol konkret mewujudkan pembatasan dana kampanye itu. Pembatasan dana kampanye diyakini akan mengurangi praktik korupsi.

”Untuk menghambat lingkaran korupsi yang sangat akut dan berkepanjangan ini memang dibutuhkan terobosan dan langkah konkret. Banyak metode bisa digunakan untuk membatasi dana kampanye. Penerapannya juga tidak sesulit itu sepanjang semua pihak berkomitmen untuk menegakkan hukum,” ujarnya. (INA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.