DPR Bahas Batas Dana Kampanye

Kompas.com - 05/06/2013, 01:59 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas pembatasan dana kampanye dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pembatasan dana kampanye akan ditekankan pada jumlah yang bisa dikeluarkan kandidat saat kampanye pilkada.

Demikian salah satu butir pembahasan tingkat lobi antara Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Komisi II dan pemerintah mengenai RUU Pilkada di Jakarta, Selasa (4/6). Pemerintah diwakili Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan. Butir lain yang dibahas adalah mekanisme pemilihan langsung dan tidak langsung, sistem paket kandidat, politik dinasti, penyelesaian sengketa hasil pilkada, pelaksanaan pilkada serentak, dan dana penyelenggaraan pilkada.

Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja dari Fraksi PAN mengatakan, terkait pembatasan dana kampanye, Panja DPR telah meminta pemerintah memformulasikan aturan pengeluaran dana kampanye. Pengeluaran dana kampanye menjadi fokus karena selama ini dinilai sebagai pintu masuk korupsi. Selain itu, pembatasan mengenai dana pendapatan atau sumbangan telah diatur sebelumnya.

Menurut Hakam Naja yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, ada beberapa usulan mengenai pembatasan dana pengeluaran kampanye. Pembatasan dana, misalnya, didasarkan pada pendapatan kandidat atau persentase APBD.

Respons positif

Dalam pembahasan di tingkat lobi dengan pemerintah, semua fraksi merespons positif pembahasan pembatasan dana pengeluaran kampanye dalam RUU Pilkada. Fraksi-fraksi juga akan menggodok persoalan ini di tingkat internal partai politik.

Dalam pembahasan terkait pemilihan langsung dan tidak langsung, sebagian besar fraksi memilih pemilihan gubernur dan bupati secara langsung. Adapun pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur langsung dan pemilihan bupati oleh DPRD.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, pembatasan dana kampanye akan menjadi indikator komitmen parpol pada demokrasi yang jadi tuntutan publik. Dia berharap parpol konkret mewujudkan pembatasan dana kampanye itu. Pembatasan dana kampanye diyakini akan mengurangi praktik korupsi.

”Untuk menghambat lingkaran korupsi yang sangat akut dan berkepanjangan ini memang dibutuhkan terobosan dan langkah konkret. Banyak metode bisa digunakan untuk membatasi dana kampanye. Penerapannya juga tidak sesulit itu sepanjang semua pihak berkomitmen untuk menegakkan hukum,” ujarnya. (INA)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X