Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Pun Alasannya, Kunjungan Priyo ke Sukamiskin Tak Etis

Kompas.com - 04/06/2013, 11:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai menilai kunjungan rekan separtainya, Priyo Budi Santoso, ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, pada Sabtu (1/6/2013), tidak sesuai etika. Apalagi, yang dikunjungi adalah terpidana suatu kasus korupsi.

"Kunjungan dia (Priyo) ke Sukamiskin, terlepas kemanusiaan atau bukan itu tidak benar. Apalagi dia mengunjungi tahanan korupsi, musuh kita. Secara etika tidak benar," kata Yoris, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Anggota Komisi I DPR itu menyampaikan, Priyo seharusnya mengikuti aturan yang berlaku sebagai seorang kader dan tokoh publik. Selain ada mekanisme yang harus ditaati, Priyo juga seharusnya peka pada situasi dan opini yang berkembang terkait langkah yang diambilnya.

"Kita ini berorganisasi, partai kolektif kolegial. Beliau tidak pantas secara etika," ujarnya.

Seperti diketahui, Priyo berkunjung ke LP Sukamiskin pada Sabtu (1/6/2013) sore. Ia mengaku sedang melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun, Priyo juga tidak menampik maksud kunjungannya itu untuk bertemu dengan para rekannya sesama politisi Golkar, Fahd El Fouz, terpidana kasus dugaan korupsi proyek Al Quran.

Dalam kasus yang sama, nama Priyo sempat dikaitkan dengan sebuah catatan tangan Fahd yang berisi pembagian jatah fee proyek di Kementerian Agama. Nama Priyo yang ditulis dengan inisial PBS dituliskan menerima fee sebesar 1 persen. Namun, Priyo menampik tudingan itu.

Badan Kehormatan DPR masih menelusuri motif kedatangan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Sebelum menetapkan sebuah keputusan, BK tidak diperbolehkan mengumumkannya kepada publik. Wakil Ketua BK Siswono Yudo Husodo mengungkapkan, semua anggota DPR memiliki hak untuk mengunjungi kawan atau saudara yang sedang ditahan. Namun, BK belum menetapkan tindakan Priyo tersebut melanggar etika atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com