Api Poso Tak Kunjung Padam
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar menambahkan, tim dari ahli DNA Mabes Polri berangkat ke RS Polri di Palu untuk memeriksa dan mengambil sampel DNA korban.
Kemarin, situasi Poso mencekam. Sebagian warga berkerumun di sekitar Markas Polres. Sejumlah jalan juga ditutup untuk kepentingan penyelidikan. Sebagian warga menutup toko. Namun, tak lama kemudian warga kembali beraktivitas normal.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengecam keras dan menyesalkan peristiwa ini. Warga diimbau tidak terpancing dan tetap menjaga kerukunan yang sudah terjalin selama ini.
Menurut pantauan Kompas, sejak Februari lalu, kepolisian gencar mengejar lebih dari 20 orang yang sudah dimasukkan dalam daftar teroris buronan. Polisi memasang baliho seputar nama orang yang dicari.
Belum lagi kelompok buron ini ditangkap, polisi kembali dibuat sibuk dengan lepasnya Basri, salah satu terpidana kasus kekerasan Poso, dari Lembaga Pemasyarakatan Ampana pada April lalu. Basri diduga bergabung dengan kelompok teroris ini. Kelompok ini diduga bersembunyi di sekitar Gunung Koroncopu, Poso Pesisir Utara.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai di Jakarta mengakui, Poso selama ini menjadi basis jaringan terorisme yang disebut ”Mujahidin Indonesia Timur” dan menjadi basis ”Al Qaeda Indonesia”. Poso menjadi basis dan tempat pelatihan aksi teror setelah Aceh. ”Poso dinilai strategis sebagai basis karena merupakan bekas daerah konflik sosial dan relatif dekat dengan Filipina Selatan, yang juga basis gerakan radikal,” ujarnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pihak Istana Kepresidenan belum memberikan komentar terkait insiden bom bunuh diri di Markas Polres Poso. Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden terus mengikuti perkembangan penanganan kasus itu oleh Polri.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai aksi itu bagian dari teror dan konflik di Poso. ”Aksi ini bisa dilihat dari dua sisi. Jangka pendek berkaitan dengan aksi kelompok tertentu yang ingin mencari perhatian dengan menyerang fasilitas Polri. Jangka panjang, aksi ini bagian dari mata rantai radikalisme atau potensi terorisme,” kata Neta.
Menurut dia, konflik di Poso belakangan ini tidak lagi antarwarga, tetapi melebar antara warga tertentu dan polisi. Hal ini menunjukkan radikalisme di daerah tersebut semakin tinggi. Sikap polisi yang represif dalam mengatasi terorisme ternyata menimbulkan dendam pada sebagian masyarakat terhadap polisi.
Ironisnya, menurut Neta, ketika konflik kelompok radikal dan polisi terus meningkat, kinerja intelijen belum maksimal mendeteksi potensi dan kekuatan kelompok-kelompok radikal.
Anggota Komisi III DPR, Eva Sundari, mendesak perlunya disusun cetak biru strategi nasional terkait penanggulangan terorisme. ”Bom ini adalah peringatan bahwa terorisme masih merupakan ancaman serius bagi negara,” katanya.
Terpopuler
Now Trending
