Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Menang, Nasdem Pasti Bakal Jadi Oposisi

Kompas.com - 03/06/2013, 16:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan tidak memiliki niat untuk berkoalisi dengan partai mana pun yang menjadi pemenang dalam pemilu legislatif tahun depan. Nasdem siap menjalankan fungsi sebagai partai oposisi jika tidak tampil sebagai pemenang.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, sikap partainya ini konsisten meskipun nanti mampu mencapai target perolehan suara lebih dari 10 persen. Jadi, jika tak menang, Nasdem sudah pasti akan menjadi partai oposisi.

”Nasdem tidak ingin menjadi partai pragmatis. Paling tidak, misi perubahan tetap terjaga meski pemerintahan bukan di tangan Partai Nasdem,” ujarnya kepada wartawan seusai membuka kegiatan Pekan Orientasi Caleg DPR Partai Nasdem, Senin (3/6/2013).

Paloh juga menegaskan bahwa Nasdem juga tidak akan mencalonkan siapa pun untuk menjadi presiden jika partai tidak mencapai jumlah perolehan suara yang ditargetkan.

Menurut Paloh, Nasdem tak hanya menargetkan jumlah perolehan suara yang melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 3,5 persen. Nasdem, lanjutnya, optimistis perolehan suara mencapai 10 persen dalam pemilu legislatif mendatang.

Ini karena saat ini Paloh mengatakan bahwa partainya sudah memiliki 11,5 juta kader yang siap mendukung partai tersebut pada tahun 2014.

”Nasdem partai yang percaya diri. Nasdem bukan menargetkan 3,5 persen suara, melainkan harus mendapatkan suara di atas 10 persen. Jika tidak, partai ini akan menempatkan dirinya sebagai partai oposisi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, partainya sudah siap menjadi partai oposisi jika suara yang diperoleh tidak sesuai target. Selain itu, sikap tersebut juga menunjukkan bahwa partainya menghormati partai lain yang menjadi pemenang pemilu.

”Kita menerapkan kepantasan politik. You bukan tiga besar, jangan ikut nyapres. Kita tidak usah merepotkan diri maju dalam pemerintahan,” tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com