Dari Mana BBM dan Kayu Milik Aiptu Labora?

Kompas.com - 28/05/2013, 13:17 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

TIMIKA, KOMPAS.com — Tim investigasi gabungan dari Polda Papua dan Bareskrim Mabes Polri masih terus berupaya membuktikan pelanggaran hukum dalam bisnis bahan bakar minyak dan kayu serta indikasi pencucian uang yang melibatkan Aiptu Labora Sitorus.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen (Pol) Tito Karnavian mengatakan, dalam pemeriksaan, Labora Sitorus banyak menyampaikan dasar-dasar yang menyatakan bisnis yang melibatkannya tidak melanggar hukum.

Dalam kasus BBM ilegal, sebanyak 1.000 ton solar yang disita di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, 21 Maret lalu, diakui Labora adalah stok lama. Namun, menurut Tito, dari penelusuran di Pertamina, izin Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) untuk PT Seno Adhi Wijaya sudah berakhir bulan Oktober 2012 sehingga seharusnya sudah tidak ada stok lagi.

"Kenapa masih ada stok? Dari pemeriksaan lapangan, nahkoda mengatakan mendapat minyak dari beberapa kapal yang ada di laut, istilahnya "kencingan". Nah, ini jadi bahan perdebatan, silakan membela diri dan kita akan berusaha membuktikan," tegas Tito.

Sementara untuk kasus kayu ilegal yang melibatkan PT Rotua juga diklaim Labora sebagai kayu legal karena diperoleh dengan membeli dari masyarakat setempat yang memiliki izin. Dalam penelusuran tim investigasi kepolisian, diketahui bahwa ada tujuh izin pemanfaatan kayu dengan kuota 50 kubik pertahun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

"Dari hasil penyelidikan di lapangan, banyak anggota masyarakat yang tidak memiliki izin melakukan penebangan dan kemudian menjual kepada Labora. Menjual 5 kubik, 10 kubik dengan boat-boat kecil kepada yang bersangkutan karena banyak orang akumulasinya menjadi besar," ungkap Tito.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, sejumlah warga yang diperiksa mengakui tindakan mereka melanggar hukum yang diakibatkan sulitnya mendapatkan perizinan. "Kepentingan kami untuk perut. Ini menjadi dilematis masalah sosial, tapi secara hukum menurut pendapat kita ada unsur pelanggaran," tegasnya.

Menurut Tito, dalam kasus yang melibatkan Aiptu Labora Sitorus, kepolisian sudah menetapkan Direktur PT Seno Adhi Wijaya dan PT Rotua sebagai tersangka. Tito menegaskan saat ini pihaknya fokus untuk menelusuri kasus BBM dan kayu ilegal yang dikaitkan dengan dana transaksi di sejumlah rekening Labora. 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

    Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

    Nasional
    Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

    Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

    Nasional
    Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

    Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

    Nasional
    Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

    Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

    [POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

    Nasional
    Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

    Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

    Nasional
    Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

    Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

    Nasional
    Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

    Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

    Nasional
    Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

    Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

    Nasional
    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Nasional
    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Nasional
    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Nasional
    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Nasional
    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X