Dapat Dana Ilegal, Parpol Dicoret

Kompas.com - 23/05/2013, 02:18 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye atau menerima dana secara ilegal bisa didiskualifikasi atau dicoret sebagai peserta Pemilu 2014. Namun, jika dana berasal dari tindak pidana pencucian uang, Komisi Pemilihan Umum kesulitan menindaknya.

”Jika terjadi pidana pemilu, politik uang, atau tidak menyerahkan laporan dana kampanye, peserta pemilu bisa didiskualifikasi, bahkan keterpilihannya bisa dibatalkan,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Juri Ardiantoro, di sela-sela kegiatan KPU menerima seluruh berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif di Jakarta, Rabu (22/5).

Kemarin, 11 parpol peserta pemilu mengembalikan berkas para caleg masing-masing. Kedatangan parpol dibatasi sampai pukul 16.00. Sehari sebelumnya, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyerahkan berkas perbaikan. Masukan dari masyarakat mengenai caleg, menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, akan dikonfirmasi kepada parpol.

Terkait dana pemilu, kata anggota KPU, Arief Budiman, ketika peserta pemilu menggunakan dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang, KPU mengaku kesulitan menindaknya. Sebab, KPU hanya menerima laporan terkait sumber-sumber dana kampanye dan tidak berwenang menelusuri lebih jauh asal-usul dana tersebut. Aturan perundang-undangan hanya menetapkan, jika diperoleh dari dana asing, bersumber dari keuangan negara, atau dari sumber tak jelas, dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

Anggota KPU yang lain, Hadar N Gumay, menambahkan, kemungkinan dana kampanye hasil tindak pidana pencucian uang tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam aturan itu hanya ditentukan soal besaran, penyumbang tidak jelas, dan dana asing.

Karena itu, jika dana kampanye yang digunakan peserta pemilu merupakan hasil korupsi atau pencucian uang, lanjut Hadar, KPU mengandalkan lembaga lain yang akan menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Seharusnya bisa kami atur diskualifikasi peserta pemilu yang menggunakan dana kampanye dari hasil pidana pencucian uang, tapi landasannya tidak cukup,” tutur Hadar.

Namun, peneliti politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mengatakan, ”Kuncinya sekarang berada di KPU dalam membuat peraturan. Katanya, Pemilu 2014 ingin lebih bersih dan berintegritas. (Terkait) polemik yang terjadi dalam kasus impor daging sapi atau kasus korupsi yang menimpa kader-kader Partai Demokrat sebelumnya, KPU semestinya bisa memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemilu bersih dan berintegritas.”

”Jika parpol peserta pemilu melanggar, menerima sumbangan yang dilarang secara hukum, maka partai politik bisa didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pemilu 2014. Pengaturan ini akan membangun semangat kontestasi yang lebih baik,” ujar Abdullah. (INA/OSA/AYS)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X