Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Independensi, Alasan KPK Absen Rapat Timwas Century

Kompas.com - 22/05/2013, 13:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Century geram dengan tidak hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat Timwas yaang digelar untuk merekonstruksi fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dari Bank Indonesia. Surat ketidakhadiran KPK yang ditandatangani oleh Abraham Samad dinilai sewenang-wenang karena disampaikan mendadak sesaat sebelum rapat digelar. Rapat akhirnya ditunda.

Dalam rapat Tim Kecil Timwas Century, anggota Timwas, Hendrawan Supratikno, membacakan beberapa poin dalam surat KPK terkait alasan ketidakhadiran KPK dalam rapat tersebut. Dari situ, terungkap bahwa KPK menolak hadir untuk menjaga independensi dan menolak memberikan laporan di hadapan pihak yang statusnya terperiksa KPK.

"Bahwa untuk menjaga obyektivitas, menghindari conflict of interest dalam penanganan perkara Bank Century, tidak pada tempatnya mempertemukan penyidik dan pihak-pihak yang sudah dan yang akan dimintai keterangan oleh KPK," kata Hendrawan mengutip surat pimpinan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Untuk diketahui, yang diundang adalah pimpinan KPK dan penyidik yang menangani perkara pemberian FPJP Bank Century. Turut diundang juga pejabat Bank Indonesia yang disebut menerima surat kuasa Gubernur Bank Indonesia, yaitu Eddy Sulaiman Yusuf (Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter), Sugeng (Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter), dan Doddy Budi Waluyo (Kepala Biro Operasi Moneter).

KPK menilai agenda acara tersebut telah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK. Hingga kini, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 35 orang dan penyidik masih terus melakukan alat bukti guna penyelesaian tersebut.

"Berdasarkan Pasal 36 huruf a UU R0/2002 ttg KPK, pimpinan dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun," lanjut Hendrawan saat membacakan surat dari pimpinan KPK.

Secara terpisah, anggota Timwas Century dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, melontarkan kekecewaannya. KPK dianggapnya sewenang-wenang karena tidak hadir dalam rapat tersebut.

"KPK ini mengirim surat tak bisa hadir last minute, harusnya datang dulu, sampaikan di sini dalam rapat," ujar Fahri.

Dalam rapat yang digelar tim kecil Timwas Century diputuskan waktu pertemuan dengan KPK akan dijadwal ulang di waktu dekat. Rencana semula akan digelar pada 5 Juni 2013, tetapi diusulkan dipercepat menjadi 29 Mei 2013.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Apa Kabar Kasus Century?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Nasional
    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Nasional
    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Nasional
    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com