Kompas.com - 22/05/2013, 09:15 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini Menteri Keuangan Chatib Basri akan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dengan Badan Anggaran DPR. Rapat ini akan meminta persetujuan DPR untuk melakukan perubahan APBN di 2013.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, belum ada perubahan terkait asumsi makro yang akan disampaikan ke DPR hari ini. "Intinya masih sama dengan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Kita akan menyampaikan perubahan asumsi makro di RAPBN 2013," kata Bambang saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan Selasa (21/5/2013) malam.

Bambang menambahkan, perubahan target asumsi makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 direvisi dari 6,5 persen menjadi hanya 6,2 persen, inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen serta nilai tukar rupiah dari Rp 9.300 menjadi Rp 9.600 per dollar AS.

Untuk defisit keuangan negara menjadi 2,48 persen serta perubahan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari 46 juta KL menjadi 48 juta KL. "Kuota BBM ini juga sudah memperhitungkan bahwa ada kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun ini," tambahnya.

Untuk RAPBN 2013 ini, Bambang menegaskan tidak akan ada perubahan kebijakan yang berarti. Sebab selama ini seluruh target kebijakan sudah bagus dan hanya perlu implementasi saja. "Kami akan fokus pada utilisasi yang ada," tambahnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, pihaknya akan siap berdiskusi dengan perwakilan pemerintah terkait APBN Perubahan ini. "Pemerintah harus meyakinkan kami mengapa harus ada APBN Perubahan. Kalau sampai tidak ada kata sepakat dan deadlock, nanti bisa saja pengambilan keputusan dilakukan dengan voting," kata Harry.

Pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait hal ini. Termasuk soal rencana pembahasan soal bantuan langsung tunai. Menurut politisi partai Golkar ini, pihaknya mengaku memilih keputusan tersebut secara rasional saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang dari partai kami belum ada keputusan khusus terkait BLT, meski partai lain resmi menolak. Tapi kami akan pilih rasional saja," kata Harry tanpa mau menyebut menerima atau menolak kebijakan BLT tersebut.

Terkait keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, Harry menegaskan pemerintah dianggap salah kaprah bila masih meminta persetujuan DPR atas hal ini.

"Pemerintah sudah diberi wewenang untuk menaikkan harga BBM tanpa menunggu persetujuan DPR. Ini salah kaprah nantinya bila pemerintah mau meminta izin ke kami," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.