Kompas.com - 19/05/2013, 13:25 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri dinilai tidak menunjukkan etika baik saat menangkap aparat Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus, di halaman parkir kantor Komisi Kepolisian Nasional, Sabtu (18/5/2013) malam. Tindakan itu dinilai telah menunjukkan arogansi aparat kepolisian.

"Penangkapan LS (Labora Sitorus) di parkiran Kompolnas usai melakukan pengaduan adalah sebuah sikap dari aparat Polri yang tidak memahami etika, semau gue, dan lebih mengedepankan arogansi," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (19/5/2013).

Menurut Neta, sikap polisi yang seolah dapat bertindak secara semena-mena terhadap anggotanya tersebut sangat mungkin dilakukan juga pada masyarakat sipil. Meski demikian, IPW tidak serta-merta menyalahkan tindakan polisi itu, apalagi jika Labora datang ke Jakarta tanpa ada izin atasannya di Polda Papua.

"Polri boleh saja menangkap LS karena yang bersangkutan ke Jakarta tanpa izin atasannya di Papua," ujarnya.

Selain itu, Neta menilai Kompolnas tak dapat memprotes penangkapan itu. Hal itu dikarenakan kantor Kompolnas berada di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). "Penangkapan itu juga bisa dipahami sebab kantor Kompolnas adalah kawasan Polri juga, yakni kawasan PTIK. Jadi Kompolnas tidak bisa protes terhadap Polri," ujarnya.

Labora diduga terlibat dalam kasus penimbunan bahan bakar minyak di Sorong dengan nama perusahaan PT SAW dan penyelundupan kayu dengan perusahaan PT R. Kasus bisnis BBM dan kayu ini telah diselidiki pada Maret 2013 oleh Polda Papua. Polisi pun menyita 1.000 ton solar dan 115 peti kemas berisi kayu olahan terkait kasus itu.

Polisi menyebut tengah mendalami praktik pencucian uang serta transaksi yang mencapai total Rp 1,5 triliun sejak 2007. Kompolnas menyesali tindakan kepolisian yang melakukan penangkapan Labora di halaman Kompolnas. Kompolnas menilai polisi tidak menghargai Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

    58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

    Nasional
    Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

    Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

    Nasional
    Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

    Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

    Nasional
    FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

    FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

    Nasional
    Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

    Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

    Nasional
    KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

    KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

    Nasional
    Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

    Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

    Nasional
    Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

    Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

    Nasional
    KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

    KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

    Nasional
    Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI sebagai Negara Besar Disorot

    Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI sebagai Negara Besar Disorot

    Nasional
    PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

    PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

    Nasional
    Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

    Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

    Nasional
    MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

    MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

    Nasional
    BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

    BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

    Nasional
    Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

    Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.