Demokrat Klaim Tak Ambil Untung dari Kebijakan BBM

Kompas.com - 14/05/2013, 13:23 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menepis tudingan bahwa pihaknya mengambil keuntungan tertentu dari rencana pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, hal tersebut kewenangan Pemerintah Pusat dan perlu dilakukan untuk menyelamatkan uang negara.

Nurhayati menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang APBN 2012, Pasal 8 ayat 10, pemerintah pusat bisa menaikkan harga BBM kapan saja selama diperlukan. Akan tetapi, kata Nurhayati, pemerintah telah menyatakan sikapnya untuk memberikan kompensasi saat harga BBM dinaikkan.

"Jangan dikaitkan dengan parpol tertentu, misalnya kami (Demokrat), kami sama sekali tak ambil keuntungan dari BLSM itu," kata Nurhayati, saat dihubungi, Selasa (14/5/2013).

Justru sebaliknya, anggota Komisi I DPR ini mempertanyakan sikap partai lain yang menolak BLSM digulirkan. Jika khawatir bantuan tersebut dipolitisasi, kata Nurhayati, maka semua pihak bisa ikut terlibat dalam pengawasannya. "Kami pertanyakan kalau ada pihak yang enggak setuju pemberian BLSM, jangan dibalik-balik. Masyarakat sudah cerdas, bisa diawasi bersama, kan ini untuk menyelamatkan uang negara," ujarnya.

Sebagai informasi, pada Senin (13/5/2013) malam, Sekretariat Gabungan menggelar rapat terkait pembatasan subsidi BBM di Kantor Setgab, Jakarta Pusat. Seluruh perwakilan pimpinan partai hadir. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Setgab Aburizal Bakrie. Hasil dari rapat itu adalah mendesak DPR untuk segera menggelar rapat membahas APBN Perubahan. Pasalnya, APBN Perubahan merupakan sumber dana saat harga BBM naik.

Pemerintah rencananya akan menyerahkan draft APBN Perubahan kepada DPR pada 14 Mei 2013. Namun Parlemen belum memutuskan kapan APBN Perubahan itu akan mulai dibahas. Secara umum, pembahasan APBN biasanya memakan waktu sekitar dua bulan. Sedangkan APBN Perubahan pembahasannya diperlukan waktu satu bulan.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

    Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

    Nasional
    Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

    Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

    Nasional
    Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

    Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

    Nasional
    Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

    Nasional
    IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

    IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

    Nasional
    KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

    KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

    Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

    Nasional
    Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

    Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

    Nasional
    Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

    Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

    Nasional
    Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Nasional
    Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

    Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

    Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

    Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

    Nasional
    IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

    IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

    Nasional
    Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

    Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X