Basuki: E-KTP Harusnya Memudahkan, Bukannya Mempersulit

Kompas.com - 14/05/2013, 13:11 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kalau sebenarnya ia tidak menolak penerapan e-KTP. Namun, ia tidak menyetujui dengan sistem e-KTP, yang menurut dia, seharusnya dapat memudahkan. Namun, realisasinya justru menyulitkan warga.

"Memang aku enggak menolak e-KTP kok. Cuma yang ditolak itu kan sistemnya yang sulit," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Di samping itu, dengan menggunakan card reader, e-KTP seharusnya tidak perlu difotokopi kembali. Menurut Basuki, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan persepsi yang kurang tepat. Seharusnya mereka memberikan pemberitahuan kalau e-KTP itu tidak perlu difotokopi karena dapat dibaca melalui card reader, bukan justru memberitahukan kalau e-KTP tidak boleh difotokopi.

"Kartu kredit saja kalau difotokopi oke-oke saja kok. Masak e-KTP enggak bisa," ungkap Basuki.

Pemprov DKI pun sudah siap dengan card reader untuk kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Card reader itu merupakan alat yang ditempatkan di beberapa instansi pemerintah untuk membaca chip e-KTP.

"Ya, memang harus ada card reader-nya. Kita sudah punya kok di semua kelurahan. Cuma kasihan instansi yang lain kan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada 11 April 2013 dijelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, di-stapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu.

Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup catat nomor induk kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan.

Chip di dalam e-KTP hanya dapat dibaca menggunakan alat pembaca atau card reader yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta. Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan bahwa KTP non-elektronik tidak berlaku kembali terhitung sejak 1 Januari 2014.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

    Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

    Nasional
    BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

    BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

    Nasional
    KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

    KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

    Nasional
    Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

    Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

    Nasional
    Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

    Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

    Nasional
    Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

    Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

    Nasional
    Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

    Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

    Nasional
    BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

    BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

    Nasional
    Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

    Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

    Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

    Nasional
    Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

    Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

    Nasional
    KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

    KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

    BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

    Nasional
    Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

    Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

    Nasional
    Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

    Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X