Basuki: E-KTP Harusnya Memudahkan, Bukannya Mempersulit

Kompas.com - 14/05/2013, 13:11 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kalau sebenarnya ia tidak menolak penerapan e-KTP. Namun, ia tidak menyetujui dengan sistem e-KTP, yang menurut dia, seharusnya dapat memudahkan. Namun, realisasinya justru menyulitkan warga.

"Memang aku enggak menolak e-KTP kok. Cuma yang ditolak itu kan sistemnya yang sulit," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Di samping itu, dengan menggunakan card reader, e-KTP seharusnya tidak perlu difotokopi kembali. Menurut Basuki, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan persepsi yang kurang tepat. Seharusnya mereka memberikan pemberitahuan kalau e-KTP itu tidak perlu difotokopi karena dapat dibaca melalui card reader, bukan justru memberitahukan kalau e-KTP tidak boleh difotokopi.

"Kartu kredit saja kalau difotokopi oke-oke saja kok. Masak e-KTP enggak bisa," ungkap Basuki.


Pemprov DKI pun sudah siap dengan card reader untuk kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Card reader itu merupakan alat yang ditempatkan di beberapa instansi pemerintah untuk membaca chip e-KTP.

"Ya, memang harus ada card reader-nya. Kita sudah punya kok di semua kelurahan. Cuma kasihan instansi yang lain kan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada 11 April 2013 dijelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, di-stapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu.

Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup catat nomor induk kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan.

Chip di dalam e-KTP hanya dapat dibaca menggunakan alat pembaca atau card reader yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta. Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan bahwa KTP non-elektronik tidak berlaku kembali terhitung sejak 1 Januari 2014.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

    APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

    Nasional
    Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

    Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

    Nasional
    Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

    Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

    Nasional
    Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

    Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

    Nasional
    Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

    Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

    Nasional
    Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

    Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

    Nasional
    Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

    Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

    Nasional
    Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

    Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

    Nasional
    Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

    Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

    Nasional
    Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

    Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

    Nasional
    Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

    Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

    Nasional
    Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

    Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

    Nasional
    Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

    Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

    Nasional
    Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

    Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

    Nasional
    Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

    Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X