Kompas.com - 13/05/2013, 17:09 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, akhirnya angkat bicara soal kasus ketidakhadiran pada beberapa rapat paripurna dan komisi. Kasus Sukur ini akan segera diputus oleh Badan Kehormatan DPR terkait jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan. Sukur berdalih selama ini dia tidak hadir dalam rapat komisi maupun paripurna karena kondisi kesehatan.

"Saya mengidap penyakit belfasi, seperti stroke selama beberapa bulan kemarin. Saya dirawat di rumah sakit di Singapura, jadi saya bukannya bolos," ujar Sukur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Sukur menuturkan, penyakit tersebut membuat sebagian wajahnya sulit digerakkan. Dengan demikian, ia harus menjalankan perawatan rutin hingga saat ini bisa kembali menjalani aktivitas. Selama dirawat, Sukur mengaku sudah menyampaikan surat izin kepada fraksi dan Badan Kehormatan.

"Tapi, staf ahli saya ternyata hanya memberikan surat itu ke fraksi. Jadi, ini benar-benar murni kesalahan administrasi, tidak ada niatan saya berbohong," ujarnya.

Saat ditanyakan tentang aktivitas bisnisnya, Sukur mengaku ia memang giat menjalankan bisnisnya di sektor multilevel marketing. Namun, ia memastikan bisnisnya itu tidak pernah mengganggu kerjanya sebagai anggota dewan.

"Ketidakhadiran saya murni karena sakit," imbuhnya.

Badan Kehormatan kini sudah mendapat salinan surat medis dari Sukur Nababan. Berdasarkan catatan Badan Kehormatan DPR, Sukur telah sembilan kali berturut-turut tidak mengikuti rapat apa pun di Parlemen. Di dalam undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, seorang anggota dewan yang enam kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan bisa diberhentikan.

Rencananya, pada minggu ini, BK akan memutus kasus Sukur. Terkait hal ini, Sukur pun mengaku pasrah. Ia tak mau ambil pusing dengan kasusnya ini. Pasalnya, pria yang menjadi caleg di daerah Bekasi dan Depok ini mengaku tidak terlalu berambisi maju lagi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

"Saya mencalonkan diri itu sebenarnya karena diminta partai. Kalau boleh memilih, saya sebenarnya sudah tidak mau lagi maju sebagai caleg. Lebih enak sebagai anggota masyarakat saja," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hukum Poligami di Indonesia

    Hukum Poligami di Indonesia

    Nasional
    Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

    Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

    Nasional
    Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

    Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

    Nasional
    Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

    Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

    Nasional
    Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

    Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

    Nasional
    Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

    Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

    Nasional
    Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

    Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

    Nasional
    BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

    BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

    Nasional
    BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

    BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

    Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

    Nasional
    Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

    Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

    Nasional
    Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

    Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

    Nasional
    Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

    Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

    Nasional
    Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

    Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.