Larangan Fotokopi Bingungkan Warga

Kompas.com - 11/05/2013, 04:33 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Sejumlah warga di Jakarta Utara mengaku kebingungan dengan larangan memfotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pasalnya, mereka butuh salinan KTP untuk sejumlah keperluan.

Zulfikar (28), warga Semper, Kecamatan Cilincing, Jumat (10/5), mengaku bingung dengan larangan itu. Pasalnya, tidak sedikit urusan yang memerlukan fotokopi KTP, seperti ketika membuka rekening bank, jual-beli kendaraan, atau mengurus administrasi kependudukan.

”Saya sudah beberapa kali memfotokopi KTP (e-KTP) yang saya terima enam bulan lalu. Apabila benar KTP jadi rusak, saya harus mengurus lagi, dong?” kata Zulfikar.

Lina (34), warga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku sudah mendengar larangan itu dari obrolan dengan tetangga. Mereka bingung dengan larangan tersebut, tetapi abai dengan risiko kerusakan pada cip KTP.

Berbeda dengan Zulfikar dan Lina, beberapa warga Jakarta Selatan yang ditemui di Pondok Indah dan Terminal Lebak Bulus mengaku aneh dengan larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). ”Kalau rusak itu dampaknya ke kita apa? Identitas kita terhapus atau ada kerugian lainnya?” kata Thomas (29), warga Cilandak Barat, Lebak Bulus.

Aturan baru Mendagri ini menambah kekacauan penerapan e-KTP, khususnya di kota besar seperti Jakarta, tutur Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. ”Belum semua e-KTP diaktivasi. Harapan dengan adanya e-KTP, terus terealisasi sistem identifikasi tunggal sepertinya masih jauh.”

Aman difotokopi

Praktisi digital forensik Ruby Alamsyah mengatakan, penggandaan KTP elektronik aman dilakukan untuk kalangan pribadi. Sejauh ini belum ada bukti ilmiah apa pun yang menyebutkan lapisan cip KTP elektronik akan bermasalah apabila digandakan.

Namun, cip KTP elektronik akan rusak jika dibajak. Untuk menghindari praktik tersebut, pusat pelayanan publik sebaiknya menyediakan card reader. Pembajakan kartu akan merusak cip KTP elektronik.

Ruby meminta pemerintah membuat pusat pengaduan e-KTP. Warga perlu informasi di mana tempat atau saluran mengadukan persoalan KTP elektronik. Pasalnya, masa transisi penggunaan KTP elektronik secara massal belum berjalan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X