Presiden Diharapkan Punya Kemauan Politik

Nganjuk, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan punya kemauan politik untuk menggelar pengadilan hak asasi manusia untuk kasus pembunuhan Marsinah. Marsinah adalah aktivis buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, yang tewas pada 8 Mei 1993 setelah memimpin sejumlah aksi dan merencanakan pemogokan massal untuk menuntut kenaikan upah buruh yang sangat minim.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR bidang hukum dan HAM, Eva Kusuma Sundari, seusai menghadiri peringatan 20 tahun kematian buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, itu. Peringatan dilakukan di kampung halamannya di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (9/5). Acara yang dimotori Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) ini juga mendesak realisasi pengadilan HAM tersebut.

”Pelanggaran HAM atas diri Marsinah adalah salah satu dari sekian banyak kasus HAM yang belum terungkap. Butuh kemauan politik dari pemerintah untuk menggelarnya. Kuncinya ada pada Presiden,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal SPAI- FSPMI Jamaludin menambahkan, bersama elemen lainnya, buruh mendesak dilakukan penegakan hukum dan terpenuhinya rasa keadilan bagi mereka yang jadi korban. Pada acara itu, mereka juga menuntut agar Marsinah dijadikan pahlawan nasional, yang diperingati setiap tanggal 8 Mei.

Untuk mengenang warganya itu, Kepala Desa Nglundo Moch Anshori mengatakan, pemerintah setempat akan membangun monumen Marsinah.

Di Jakarta, anggota Komisi X DPR bidang tenaga kerja dan kesehatan, Rieke Diah Pitaloka, juga berharap, pada tahun terakhir kepemimpinannya, Presiden bisa menunjukkan pencitraan dengan mengangkat kasus Marsinah.(tif/har)