Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Yakin Pemerintah Tak Ambil Keuntungan dari BLT

Kompas.com - 08/05/2013, 21:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical meyakini pemerintah tidak ingin mengambil keuntungan dari rencana pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Menurut Ical, kompensasi memang dibutuhkan untuk membantu gejolak kenaikan harga kebutuhan ketika harga BBM dinaikkan.

"Saya yakin pemerintah yang terdiri dari berbagai partai bukan mencari keuntungan dari (kenaikan) harga BBM," kata Ical seusia bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2013). Presiden dan Ical bertemu empat mata membahas rencana kenaikan BBM.

Hal itu dikatakan Ical ketika dimintai tanggapan kecurigaan para politisi di DPR, termasuk dari Fraksi Partai Golkar, bahwa kompensasi uang tunai akan digunakan parpol penguasa untuk menarik dukungan di pemilu 2014. Mereka berkaca pada pengalaman pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ketika kenaikan harga BBM di periode pertama SBY.

Ical mengaku mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran 80 persen subsidi BBM dipakai oleh kalangan yang tak layak medapat subsidi, yakni menengah ke atas. Mengenai angka kenaikan harga BBM, Ical menyerahkan ke pemerintah. Secara perlahan, kata Ical, subsidi BBM harus dikurangi hingga tanpa ada subsidi.

Ical juga mengaku mendukung kompensasi dalam bentuk uang tunai, namun hanya untuk jangka waktu 4-6 bulan. Jika dulu dinamakan BLT, program nanti bernama bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM). Menurut Ical, kemungkinan para politisi Golkar yang menolak BLSM lantaran mengira program akan berjalan sampai pemilu 2014.

"Saya usulkan kompensasi jangka pendek 4-6 bulan. Ditambah lagi penambahan raskin (beras miskin). Lalu kompensasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program kesejahteraan rakyat seperti beasiswa," kata Ical.

Ical berharap fraksi lain di DPR mendukung usulannya itu ketika pembahasan penyusunan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Rencananya, pemerintah akan menyelesaikan draf RAPBNP 2013 pekan ini agar bisa segera dibahas bersama DPR. Presiden berharap UU APBNP disahkan Mei ini agar harga BBM bisa segera dinaikkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com