Minta Tambahan Anggaran, Bawaslu Dinilai "Lebay"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, berpendapat bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak perlu anggaran tambahan untuk pengawasan penyelenggaraan pemilu legislatif ataupun pemilu presiden pada 2014.

Menurut dia, tidak perlu Bawaslu sampai menyediakan satu pengawas di setiap TPS. Menurut dia, lima pengawas untuk satu desa atau kelurahan sudah cukup dan efektif, asalkan rekrutmen panitia pengawasnya bagus.

"Bawaslu terlalu lebay dan mengada-ada. Itu akan membebani anggaran negara. Formula pengawasan efektif yang harus dirumuskan secara detail dan jelas. Jangan-jangan Bawaslu enggak ngerti teknik pengawasan yang efektif?" ujar Arif di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Sebaiknya, tambah Arif, Bawaslu berkoordinasi dengan partai politik, kampus, atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu pengawasan. Setiap parpol, kata politisi PDI Perjuangan itu, pasti memiliki pengawas tersendiri.

Sebelumnya, Bawaslu meminta tambahan anggaran karena dianggap kurang memadai untuk memenuhi harapan masyarakat.

"Sangat tidak memadai untuk pengawasan pemilu. Ekspektasi, serta harapan publik, tantangan pekerjaan kami yang sangat berat," kata Ketua Bawaslu Muhammad di Kompleks Istana Presiden.

Muhammad mengatakan, pihaknya berharap ada satu pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, kata dia, dalam undang-undang diatur agar setiap desa atau kelurahan secara maksimal hanya mendapat lima pengawas.

"Sementara kondisi desa atau kelurahan itu ada yang 80 sampai 100 TPS. Jadi tidak memadai untuk pengawasan maksimal," kata dia.