Hari Buruh dan Transformasi Asia

RENÉ L PATTIRADJAWANE

Hari Buruh atau biasa disebut May Day, yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahun, adalah sebuah gerakan politik. Gerakan politik yang disikapi berbeda di sejumlah negara pada awalnya bertujuan sebagai kampanye memperjuangkan hari kerja delapan jam. Ini adalah reaksi atas revolusi industri yang terjadi di Inggris dan menyebar ke Amerika Serikat dan Kanada.

Hari Buruh di berbagai belahan mana pun di dunia adalah gerakan politik yang dimotori kelompok sosialis dan komunis yang menjadi tren penting pada akhir abad ke-18. Sekarang May Day adalah hari libur panjang di China, dan negara komunis lainnya, seperti Vietnam ataupun Korea Utara (Korut). Anehnya, Indonesia yang secara teknis adalah negara antikomunis memberikan ”kado hari libur” pada Hari Buruh 1 Mei mendatang. Sebelumnya, ini adalah hari kerja biasa selama Orde Baru menihilkan sosialisme di bumi Indonesia.

Dalam perkembangannya sebagai gerakan politik, May Day menjadi perlambang perlawanan dalam berbagai aksi, termasuk ”Occupy Movement” di kawasan Eropa ataupun Amerika bagian utara. Gerakan ini muncul sebagai bentuk antikapitalisme akibat krisis keuangan tahun 2008 yang menyengsarakan rakyat jelata di sejumlah negara maju.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah antikapitalisme (sebagai semangat borjuasi sejak akhir abad ke-19) masih relevan di tengah globalisasi sekarang ini?

Ketika kemajuan teknologi komunikasi informasi mengisi keseluruhan kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, pergolakan tatanan di dalam masyarakat tidak bisa lagi menghindar larinya modal investasi, pindahnya pabrik ke negara lain, dan sebagainya.

Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan, dan menjadi persoalan krusial, terutama di negara-negara Asia. Pertama, berbagai semangat antikapitalisme, termasuk Hari Buruh yang dijadikan tanda kebangkitannya, lebih bersifat politis ketimbang solusi mendasar atas permasalahan exploitation de l’homme par l’homme (penindasan manusia atas manusia lain).

Kedua, buruh dalam konteks pertumbuhan menjadi persaingan tidak hanya antarnegara, tetapi juga antarelite, ketika nepotisme dan kronisme atas nama demokrasi berlenggang lebih kuasa dari penegakan hukum. Ini terjadi di daratan China, Indonesia, India, dan sejumlah negara lainnya.

Sebagian dari kita hanya melanjutkan politik keluhan, meninggalkan masalah mendasar yang sampai sekarang tidak pernah tersentuh. Ketika para politisi dan buruh sepakat memberikan dukungan yang kuat bagi keterbukaan ekonomi atas nama pertumbuhan, seperti menghadapi persoalan resesi global, tidak pernah ada kesepakatan memadai, bahkan keinginan memberi makna pada perilaku politik yang lebih terbuka.

Ketiga, persoalan Asia dengan dinamika ekonomi fantastis di tengah resesi global adalah terbentuknya perangkap kelas pendapatan menengah, yang juga akan menyulitkan buruh dan pekerja lainnya. Ini terjadi ketika rasio investasi sangat rendah, pertumbuhan manufaktur yang melambat, terbatasnya diversifikasi industri, dan kondisi pasar buruh yang buruk.

Ini menjadi tantangan generasi kedua globalisasi abad ke-21 bagi kebanyakan negara Asia, melakukan berbagai pilihan sulit menentukan harga bahan bakar, upah buruh, membubungnya harga pasar, dan lainnya sebagai pilihan sulit mempertahankan transformasi kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Semua ini akan sangat bergantung pada kualitas politik dan kepemimpinan di sejumlah negara Asia.