Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Harus Evaluasi Kinerja Kapolda Jabar

Kompas.com - 29/04/2013, 16:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Susno yang menolak untuk dieksekusi oleh pihak kejaksaan meski putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap merupakan tindakan melawan hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo pun diminta turun tangan untuk menangani persoalan ini. Ada indikasi perlakuan istimewa yang diberikan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Tubagus Angkawijaya kepada mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji.

Hal itu dikatakan Koordinator Riset Imparsial Ghufron Mabruri, Senin (29/4/2013). Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Susno telah mencoreng wibawa hukum. Karena sebagai seorang yang pernah bekerja di bidang penegakkan hukum, Susno tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Apapun alasannya, tidak bisa dan tidak boleh seorang warga negara yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap lari dari proses eksekusi," kata Ghufron.

Terkait upaya perlindungan, Ghufron menyatakan, Kapolri seharusnya mengevaluasi dan menindak tegas tindakan Irjen Tubagus jika memang terbukti memberikan perintah untuk melindungi Susno. Polri, menurutnya, seharusnya dapat bekerja sama dengan kejaksaan pada saat penangkapan Susno.

"Jika Mabes Polri tidak melakukan evaluasi terhadap Kapolda Jabar, maka benar adanya Mabes Polri melindungi Susno Duadji. Penting untuk diingat, sikap Susno adalah bentuk sikap melawan hukum sehingga evaluasi terhadap Kapolda Jawa Barat adalah keharusan," katanya.

Hal yang harus dilakukan kejaksaan saat ini, menurutnya, harus bekerja sama secara aktif dengan Mabes Polri agar jenderal bintang itu dapat segera dieksekusi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com