Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Tak Ada Toleransi untuk Anggota TNI Yang Bersalah

Kompas.com - 27/04/2013, 19:53 WIB
Kontributor Semarang, Puji Utami

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com -  Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir anggotanya yang telah melakukan pelanggaran. Hal ini terkait dengan banyaknya peristiwa buruk yang bersangkutan dengan anggota TNI Angkatan Darat.

Ia mengatakan, siapapun yang salah harus dihukum, namun siapapun yang benar juga selayaknya mendapat pembelaan. "Masyarakat juga bisa lihat, semua pelanggaran yang dilakukan anggota (TNI) sudah diproses secara hukum dan silahkan diikuti,"ujarnya usai melakukan peninjauan dan pengarahan pasukan di Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat Ahmad Yani Semarang, Sabtu (27/4/2013).

Sejumlah kasus tersebut, seperti di Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan (OKU), ia katakan proses peradilannya sedang berjalan. Kerusuhan di OKU antara aparat kepolisian dengan TNI, ujarnya, dipicu oleh adanya peristiwa sebelumnya. "Peristiwa sebelumnya belum ada yang disidang, namun peristiwa sesudahnya yang melibatkan prajurit TNI justru sudah disidang," tandasnya.

Terkait penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman Yogyakarta oleh anggota Kopassus, ia mengatakan pemeriksaan masih dilakukan dan diharapkan bisa secepat dan sekomplit mungkin.

Prihal keributan antara anggota TNI dengan warga sipil yang lari ke kantor PDI Perjuangan di Jakarta, ia katakan, peristiwa itu juga sudah diproses. Ada 10 anggota yang diperiksa, lima anggota akan mendapatkan hukuman disiplin sedang lima lainnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer. "Dan Pengadilan Militer ini terbuka, silahkan diikuti. Jadi pada dasarnya siapa yang salah harus dihukum, siapa yang benar dibela, semua ada prosesnya dan silahkan ikuti perkembangannya," katanya.

Ia menegaskan, anggota TNI dengan prestasi membanggakan juga patut di apresiasi. Ia mengatakan dirinya pernah melantik seorang bintara dan anggota Kopassus yang naik jabatan luar biasa. Hal itu patut dilakukan karena memang mereka melakukan prestasi di luar panggilan tugas.

Terkait peristiwa Cebongan, ia tidak banyak menjelaskan sebab para terduga masih menjalani pemeriksaan. "Ikuti perkembangan selanjutnya saja karena saya tidak mau mendahului hasil pemeriksaan, dan yang pasti pengadilan militer itu terbuka,"jelasnya. (K60-12)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com