Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menghitung Bunyi Tokek

Kompas.com - 27/04/2013, 07:27 WIB

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY

Ada perbedaan antara kondisi rakyat pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Meski berbeda, kondisi rakyat di tiga zaman itu serupa dan terangkum dalam kata, maaf, ”bodoh”.

Pada masa Orde Lama, ”rakyat masih bodoh” karena kita belum terlalu lama merdeka. Jumlah penduduk tahun 1960 baru 93,6 juta jiwa.

Namun, PBB mencatat tingkat melek huruf pada Orde Lama meningkat dari 10 persen ke 50 persen (1960). Dunia mengakui bagusnya sistem pendidikan dengan kualitas kurikulum yang membuat generasi muda siap bersaing di tingkat global.

Nah, pada masa Orde Baru, sering terdengar ucapan ”mumpung rakyat bodoh”. Sistem politik yang mencengkeram sering menakut-nakuti rakyat demi pelanggengan kekuasaan.

Rakyat dibodohi dengan aneka cerita tentang aneka bahaya. Ada bahaya komunis, ekstrem kiri, ekstrem kanan, liberal, setan gundul, organisasi tanpa bentuk, dan sebagainya.

Pembodohan paling kentara adalah politisasi kata ”oknum”. Warga sipil cepat dituduh pemberontak, separatis, anti-Pancasila, atau teroris.

Namun, aparat keamanan sering berlindung di balik status ”oknum”. Kalau ada anggotanya yang melanggar hukum, ia langsung disebut oknum.

Nah, pada era Orde Reformasi ini, yang berlaku ”rakyat masa bodoh”. Kini rakyat sudah pintar, ogah ditakut-takuti, dan tak peduli pada politik.

Rakyat ”naik kelas” jadi warga yang mau menikmati demokrasi, bukan lagi sekadar mengenal atau memahami demokrasi. Demokrasi tak pernah menunggu, ia berjalan beriringan bersama rakyat.

Pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen bukan melulu karena prestasi pemerintah, melainkan berkat domestic consumption (belanja domestik) dari uang rakyat. Ada anggapan, tanpa peranan pemerintah pun, ekonomi tetap tumbuh tinggi.

Itu sebabnya, Indonesia disebut sebagai ”negeri otopilot” yang melaju terus tanpa kepemimpinan. Birokratisasi dan politisasi oleh penyelenggara kekuasaan pusat ataupun daerah justru dipandang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Dengan preposisi itulah kini kita mengerti mengapa rakyat semakin apatis terhadap politik. Sebagai contoh, lebih dari 50 persen pemilih tak menggunakan hak pilihnya di Pilgub Sumut.

Bagi politisi/partai, ini kekalahan mutlak. Sebaliknya, bagi rakyat, ini kemenangan moral yang amat vital untuk menyehatkan demokrasi.

Itulah bedanya persepsi demokrasi di antara keduanya. Bagi politisi/partai, yang penting terpilih dengan cara apa pun. Sementara, bagi rakyat, yang penting mau atau tidak memberikan mandat.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Nasional
    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Nasional
    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    Nasional
    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

    Nasional
    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Nasional
    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Nasional
    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Nasional
    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Nasional
    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Nasional
    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    Nasional
    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Nasional
    Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

    Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com