JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, hutan kerap dijadikan mesin otomatis penarikan uang (ATM) partai politik. Hutan memiliki kekayaan di atasnya, seperti kayu, flora, dan fauna, serta di bawahnya seperti bahan tambang. Nilai kekayaan ini menggiurkan untuk menjadi sumber dana pemilihan kepala daerah.
"Kekayaan hutan itu bak ATM bagi partai politik (Parpol). Konsesi hutan dan izin usaha pertambangan misalnya, diobral kepada perusahaan tambang dan perkebunan. Dampak negatifnya nanti masyarakat dan negara yang menanggung," katanya saat dialog publik Selamatkan Hutan Aceh, di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin (22/4/2013).
Busyro menambahkan, polemik kehutanan yang terjadi di Aceh juga terjadi di wilayah lain. Pasalnya, banyak pemerintah daerah yang tidak mengerti arti penting hutan bagi masa depan bangsa. Banjir bandang yang kerap menerjang Aceh, terakhir kali menerjang pada Januari lalu, tidak pernah menjadi pelajaran.
"Melihat fenomena ini, kami memilih bertindak. Kami sudah memetakan wilayah mana yang banyak konflik kehutanan. Kami juga meminta bantuan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk membaca fenomena di balik luasan satu hutan. Jika ada konflik kehutanan, kami selidiki. Jika penyelidikan mengarah ke kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, kami akan tindak," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.