Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kantor Partai Tidak Boleh Diacak-acak Siapa Pun

Kompas.com - 22/04/2013, 03:32 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Insiden yang melibatkan anggota Yon Zikon 13 TNI AD di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4/2013) malam, tidak boleh dibiarkan dan menjadi preseden buruk. Terlepas kemungkinan tidak ada motif politik yang melatari peristiwa itu, pengusutan tuntas dan tindakan tegas harus dilakukan terhadap para pelaku.

"Kantor partai adalah salah satu lambang dan merupakan kehormatan partai, tidak boleh diacak-acak siapa pun," tegas Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo melalui layanan pesan, Minggu (21/4/2013). Apa pun latar peristiwa tersebut, prajurit TNI tidak boleh begitu saja masuk markas partai dan memukuli orang tanpa sebab.

Tjahjo mengatakan, ada anggota pasukan pengamanan partainya yang terluka karena dipukul tanpa sebab. Partai sudah memintakan visum untuk pemukulan ini. Komandan Yon Zipur 13 sudah pula diminta datang pada malam kejadian tersebut. "Kami minta pertanggungjawaban atas kelakuan anak buahnya masuk markas partai seenaknya, memukuli orang tanpa sebab," tegas dia.

PDI-P juga telah meminta garnisun melakukan pengusutan tuntas dan menjatuhkan sanksi yang tepat untuk insiden tersebut. Apalagi, saat ditangkap, dua di antara pelaku mengaku berasal dari kesatuan lain, tetapi ketika digeledah ternyata berasal dari yonif yang bermarkas di Lenteng Agung.

Gara-gara tabrakan dengan anak SMA

Penyerangan ke kantor DPP PDI-P bermula dari tabrakan salah satu anggota Yon Zikon 13 dengan seorang pemuda yang tak diketahui identitasnya. Di lokasi kecelakaan, pemuda tersebut dihajar oleh si oknum tentara. Oleh petugas keamanan DPP PDI-P, kejadian tersebut dilerai.

Bukannya selesai, tak berselang lama justru datang belasan orang ke DPP PDI-P. Berdalih mencari anak SMA yang melarikan diri ke arah markas partai ini, para oknum tentara tersebut langsung menerobos bahkan memukul petugas keamanan partai.

Dua tentara yang merangsek masuk bisa diamankan pengawal pribadi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Mereka yakni Pratu Rachmat dan Pratu Junaedi. Sempat diinterogasi oleh beberapa petinggi PDI-P, kedua prajurit dibawa oleh garnisun, setelah sebelumnya Dan Yon Zikon 13 datang.

"Kedua pelaku ini sudah diambil patroli garnisun dan Komandan Batalyon Zipur 13 untuk diproses hukum kesatuannya," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari PDI-P, Tb Hasanuddin, yang malam itu menginterogasi langsung kedua pelaku.

Pada saat kejadian, petinggi partai tersebut tengah berada di dalam kantor, termasuk di antaranya Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Saat itu, para petinggi ini tengah merampungkan penyiapan berkas daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Kantor DPP PDI-P Diserang Anggota TNI AD

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com