PAN dan Gerindra Tak Gunakan Istilah "Hamba Allah"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PDI Perjuangan menjadi tiga partai yang memiliki indeks transparansi pendanaan partai politik tertinggi berdasarkan survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII). Namun, hanya Gerindra dan PAN yang tak mengenal istilah "hamba Allah" dalam daftar identitas pemberi sumbangan dalam partai itu.

"Kita nanti bisa cek bersama, bagaimana PAN dan Gerindra melakukan publikasi identitas penyumbangnya dan kita bisa lihat hamba Allah mulai tidak ada. Jadi nama dan jumlahnya cukup jelas," ujar peneliti TII Putut Aryo Saputro dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Putut mengatakan, kedua partai itu mencantumkan secara jelas para penyumbang dana bagi partainya. Paling banyak yang menyumbang yakni para kader yang menjadi anggota legislatif. "Makanya skornya sangat tinggi. Kami dorong (parpol) membuka identitas penyumbang, dan pembelanjaannya," ujar dia.

Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono mengatakan, partainya sama sekali tidak mengenal istilah "hamba Allah" dalam menuliskan identitas penyumbang. Pasalnya, kata Thomas, semua alur pemasukan, mulai dari iuran hingga sumbangan, dilakukan melalui rekening. "Sehingga terlihat jelas siapa yang menyumbang," ucapnya.

Melalui mekanisme itu, Thomas juga memastikan pendanaan partainya tidak akan terkontaminasi dengan upaya pencucian uang. Thomas yakin dengan sistem transaksi secara perbankan maka akan mudah ditelusuri jika ternyata ditemukan sumber-sumber dana yang tidak wajar.

"Menurut saya, hal tersebut tidak akan terjadi di partai kita. Apalagi Pak Prabowo sudah meminta adanya keterbukaan soal pendanaan dan perbendaharaan," kata Thomas.

Hasil Survei TII

Seperti diketahui, TII melakukan survei terkait dengan transparansi pendanaan partai politik. Dari sembilan parpol yang disurvei, Partai Gerindra, PAN, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapat nilai indeks transparansi yang cukup tinggi.

Indeks transparansi tertinggi diraih oleh Partai Gerindra dengan nilai total 3,74. Setelah Gerindra, PAN dengan indeks transparansi 3,64; PDI Perjuangan (3,10); Partai Hanura (2,41); dan PKB (2,31).

Indeks transparansi ini dilihat dari tiga kategori pertanyaan terkait informasi yang wajib tersedia, informasi yang wajib dipublikasikan, dan informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah. Kategori informasi yang wajib tersedia mencakup buku laporan keuangan tahunan partai politik, buku laporan keuangan partai lima tahun terakhir, buku laporan keuangan kampanye legislatif tahun 2009, buku laporan keuangan kampanye 2004, identitas penyumbang, catatan terhadap semua penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik.

Selain itu, laporan tentang aset partai, buku laporan yang ditandatangani bendahara atau eksekutif partai politik, anggaran dasar partai politik yang mencantuman pengaturan keuangan partai, anggaran dasar mencantumkan batasan maksimum sumbangan, larangan menerima sumbangan seperti dalam undang-undang, rekening kas umum partai politik dan rekening khusus dana kampanye.

Sementara kategori informasi yang wajib dipublikasikan yakni laporan keuangan tahunan, lappran realisasi anggaran partai, laporan neraca, laporan arus kas, jumlah dana yang diperoleh dari APBN, alokasi dana yang diperoleh dari APBN, informasi media yang dipakai untuk mengumumkan laporan tahunan, dan informasi akuntan publik yang ditunjuk untuk melaukan proses audit secara berkala.

Sedangkan informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah yakni mencakup laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber APBN/APBD yang telah diperiksa BPK, informasi pengalokasian pendanaan parpol yang bersumber dari item dana sosial dan hibah, rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, dan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung dalam wawancara mendalam dengan informan kunci dari partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada bulan Juni 2012 hingga April 2013. Informan utama dalam penelitian ini yakni bendahara umum setiap partai politik atau yang mewakilinya dengan catatan menguasai seluk-beluk pendanaan partai dan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap data yang diberikan.