Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Larang Kader PKBIB "Lompat" ke PKB dan PKS

Kompas.com - 16/04/2013, 15:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) mengizinkan kadernya untuk bergabung dan menjadi calon legislatif dari partai politik lain yang lolos menjadi peserta pemilu 2014. Namun, ada dua parpol yang tidak diizinkan dipilih sebagai tempat berlabuh.

"Kami sudah buat garis, rambu-rambu, yang penting tidak ke PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera)," kata Ketua Umum DPP PKBIB Yenny Wahid, saat jumpa pers di Kantor PKBIB di Jakarta, Selasa ( 16/4/2013 ).

Seperti diketahui, Yenny memang sudah lama berkonflik dengan para pengurus PKB setelah ayahnya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dilengserkan dari jabatan Ketua Umum Dewan Syura PKB dalam Muktamar Luar Biasa di Ancol, Jakarta.

Lalu, kenapa PKS masuk daftar hitam PKBIB? Yenny menyebutkan keputusan itu berhubungan dengan visi dan misi politik kebangsaan PKBIB.

"Yang kami perjuangkan salah satunya kepentingan umat Islam Ahlusunah Waljamaah. Sehingga dalam hal itu menjadi ada batasan-batasan dalam wadah politik yang bisa diambil kader kami. Partai-partai yang tidak mengusung ideologi politik berbasis Ahlusunah Waljamaah tidak jadi pilihan politik bagi kami. Kalau PKB jelas kan (kenapa dilarang)? Mau dijelasin juga?" kata Yenny, disambut tawa para wartawan.

Menurut Yenny, para kadernya sudah ada yang pindah ke Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, Hanura dan lainnya. Mereka akan maju sebagai caleg DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, kata dia, ada yang mendapat jabatan di kepengurusan.

"Prinsip yang kami anut saat ini adalah kami tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini prinsip NU. Pada saat ini alat perjuangan bermacam ragam, tidak satu warna saja. Bahwa gerbong kami, gerbong pengikut Gus Dur masih utuh," pungkas Yenny.

Seperti diberitakan, Yenny menolak tawaran bergabung dengan Demokrat. Tawaran itu disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah ditawari, Yenny diminta ibundanya, Sinta Nuriya Wahid untuk berkonsultasi dengan sembilan kiyai NU. Dalam konsultasi itu, mereka meminta Yenny tetap berada di luar pemerintahan.

Namun, meski Yenny tak jadi bergabung dengan Demokrat, ada 11 pengikutnya yang tetap menjadi caleg melalui partai itu.

"Ada 11 orang yang dibawa Mbak Yenny tetap menjadi bakal caleg Partai Demokrat. Mereka tersebar untuk daerah pemilihan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta," ujar Ketua Satgas Penjaringan Caleg DPR Partai Demokrat Suaidi Marasabessy, saat dihubungi, Selasa (16/4/2013).

Suaidi mengatakan, salah satu di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Imron Rosyadi Hamid. Sementara yang lainnya adalah tokoh agama.

"Sekjen (PKBIB) Imron tetap. Dia jadi caleg di dapil Jawa Timur I," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Nasional
    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com