Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat: Menteri "Nyaleg" Tak Ganggu Kinerja

Kompas.com - 13/04/2013, 14:28 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Adanya sejumlah menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif hendaknya tidak perlu dirisaukan oleh banyak pihak. Sebab, para menteri masih akan fokus mengurus kerjanya di pemerintahan tanpa terganggu dengan masa kampanye di daerah pemilihan masing-masing.

"Masa kampanye yang mengharuskan para menteri cuti itu nanti hanya pada saat kampanye terbuka dan itu juga nanti hanya berlangsung dua minggu. Selebihnya para menteri yang mendaftar sebagai caleg hanya kampanye pada saat Sabtu dan Minggu," kata Sekertaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, Sabtu (13/4/2013) di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Khatibul mengatakan, problem utama partai-partai baru yang terbentuk pascareformasi termasuk dalam hal ini adalah Partai Demokrat adalah sulitnya mencari kader yang berkualitas dan loyal terhadap partai dan para menteri adalah contoh kader yang sudah teruji akan kualitas dan loyalitasnya.

"Mencari kader itu susah. Partai Demokrat lebih mengedepankan caleg-caleg incumbent. Sebab, sudah teruji dibanding yang masih baru. Loyalitas kader diuji ketika dia ada masalah. Jangan ketika ada masalah, menjelek-jelekan partai," ujar Khatibul.

Sekjen PPP M Romahurmuziy memiliki pendapat berbeda dengan Khotibul. Menurut Romahurmuziy, PPP melarang menteri dari partainya untuk menjadi caleg untuk memberi peluang regenerasi terhadap kader-kader muda partai.

"Karena pemerintah sekarang tengah disororot. Jadi, supaya menteri lebih fokus mengurusi rakyat daripada mengurusi dapilnya. Selain itu, kami ingin ada regenerasi. Kalau menteri yang jadi caleg sama saja dengan saat zaman Orde Baru," kata Romahurmuziy.

Baik Khatibul maupun Romahurmuziy hadir dalam acara diskusi caleg yang diadakan oleh Sindo Trijaya. Selain mereka berdua, hadir pula Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin dan Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandi.

Berita terkait, baca :

GELIAT POLITIK JELANG 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com