Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Menteri PKS "Nyaleg" pada Pemilu 2014

Kompas.com - 09/04/2013, 13:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua menteri dari Partai Keadilan Sejahtera maju sebagai bakal calon anggota legislatif dari partai itu pada Pemilu 2014 mendatang. Dua menteri yang tercatat maju dalam pileg yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring serta Menteri Pertanian Suswono. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Selasa (9/4/2013).

"Dari tiga menteri yang ada, kami mencalonkan dua orang, yaitu Pak Tifatul di Sumatera Utara 1 dan Pak Suswono di daerah pemilihan Jawa Tengah," ujar Taufik.

Ia mengatakan, keduanya dicalonkan menjadi anggota legislatif atas usulan dari basis massa di daerah. Selain itu, belum adanya aturan normatif yang melarang menteri menjadi caleg, diakui Taufik, menjadi alasan kedua menteri itu diajukan PKS.

Lebih lanjut, Taufik belum bisa memastikan apakah para menteri itu akan mundur atau tidak dari jabatannya. Partainya, lanjut Taufik, hanya menunggu keputusan Presiden RI yang mengatur kerja para menteri.

"Kami menunggu sikap dari presiden saja bagaimana. Karena menteri itu bukan milik partai, tapi milik presiden," ujarnya.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, sejumlah partai mulai menyiapkan kadernya untuk diajukan sebagai caleg. Beberapa di antaranya para menteri. Partai Demokrat, misalnya, menurunkan lima menterinya, yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Urusan Koperasi dan UKM Syarif Hasan, serta Menteri Perhubungan EE Mangindaan sebagai caleg pada pemilu mendatang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

    Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

    Nasional
    PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

    PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

    Nasional
    Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

    Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

    Nasional
    Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

    Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

    Nasional
    Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

    Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

    Nasional
    Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

    Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

    Nasional
    Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

    Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

    Nasional
    Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

    Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

    Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

    Nasional
    Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

    MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

    Nasional
    Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

    Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

    Nasional
    Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

    Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

    Nasional
    Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

    Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

    Nasional
    SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

    SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com