Buka Partisipasi Politik

Jakarta, Kompas - Konvensi calon presiden yang diselenggarakan partai politik memiliki tujuan sangat baik, yakni memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi politik warga dalam pemerintahan. Namun, konvensi perlu dipersiapkan matang agar tidak dikendalikan kekuatan uang.

”Perlu disiapkan rambu-rambu yang akan dipasang untuk mencegah konvensi dikendalikan oleh politik uang,” kata Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik, Senin (8/4), di Jakarta.

Selain membuka ruang seluas mungkin bagi partisipasi politik warga dalam pemerintahan, kata Rachland, konvensi juga memiliki fungsi menguatkan basis sosial keanggotaan partai. Konvensi pun akan membuat Demokrat lebih dekat dengan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan, perluasan partisipasi masyarakat lewat konvensi jangan sampai malah membuat tokoh kontroversial mendapat kesempatan besar menjadi capres.

Menurut M Qodari dari Indo Barometer, gagasan Partai Demokrat itu akan menjadi jalan keluar dari ketentuan di konstitusi bahwa pasangan presiden dan wakil presiden harus diusung partai politik. Konvensi itu diharapkan melibatkan rakyat dan tidak hanya elite politik. ”Tentang bagaimana acaranya, itu menjadi pekerjaan rumah Partai Demokrat,” kata Qodari.

Konvensi yang membuka diri untuk capres dari dalam dan luar partai itu, kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR, positif dan akan menggairahkan kader Partai Demokrat. Mereka diharapkan berkompetisi secara adil dan terbuka untuk memenangi konvensi capres tersebut. ”Konvensi capres ini adalah hal yang positif, apalagi selama ini proses seleksi capres selalu tertutup,” katanya.

Pemilih dihormati karena dilibatkan dalam proses seleksi capres. Bagi partai, konvensi bisa mendongkrak citra positif Demokrat serta menggairahkan dan menstimulasi kader karena kader dari cabang hingga provinsi pun bisa mengikuti konvensi capres.

Menurut Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, ”Sifat konvensi ini sebenarnya positif karena memberi ruang secara terbuka kepada kader-kader partai atau anggota untuk memperebutkan tiket pencalonan sehingga pencalonan tidak lagi menjadi dominasi elite dalam partai.”

Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti berharap Demokrat tidak mengulangi kesalahan Golkar. ”Yang memenangi konvensi Golkar adalah Wiranto, tapi tidak didukung penuh oleh Golkar karena Golkar justru mendukung Jusuf Kalla yang menjadi cawapres SBY,” kata Ikrar.

Ikrar mempertanyakan digelarnya konvensi oleh Partai Demokrat. Apakah hal itu sebagai upaya mencari daya tarik baru karena popularitas Partai Demokrat telah melorot?

”Tapi, apakah harapan masyarakat akan sejalan dengan hasil konvensi capres, harus dilihat hasilnya nanti,” ucapnya.

Bagi Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, gagasan konvensi yang digulirkan Partai Demokrat hanyalah pencitraan model baru menjelang Pemilu 2014. Konvensi ini merupakan ide demokratis yang bisa dijual untuk memulihkan citra Partai Demokrat yang kian merosot.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf mengaku kaget dengan keputusan Gede Pasek Suardika untuk tidak maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Demokrat dalam Pemilu 2014. Dia mengaku mendengar Pasek tidak mengembalikan formulir pencalegan ke Demokrat karena ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Saan Mustopa mengatakan kehilangan Pasek. Menurut Saan, Pasek mengambil keputusan itu karena ingin fokus membangun Bali. Karena itu, menjadi anggota DPD dinilai lebih tepat. (ATO/LOK/OSA/NWO)