Akil Mochtar, Pengawal Konstitusi dari Pedalaman

KOMPAS.com - Independensi itu harga mati. Itulah janji Akil Mochtar pada pidato pengucapan sumpahnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Mahfud MD. Ia menjanjikan, di bawah kepemimpinannya, MK tidak dapat ditembus oleh siapa pun dan apa pun.

Pada 3 April lalu, Akil terpilih menjadi Ketua MK dengan suara mayoritas (dipilih tujuh dari sembilan hakim konstitusi). Tidak bergantung kepada siapa pun barangkali bukan hal baru bagi Akil. Sejak kelas II SMP, Akil telah menghidupi dirinya sendiri. Beragam pekerjaan pernah dilakukan. Loper koran, semir sepatu, menjadi perantara jual beli atau menjadi sopir cadangan dijalaninya untuk menyambung hidup. Ia harus mencari uang sekolah dan biaya hidup sendiri sejak meninggalkan rumah orangtuanya di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sendirian ia merantau ke Pontianak yang berjarak sekitar 830 kilometer dari kampungnya.

Pada awal 1990-an, ia menjadi salah satu kuasa hukum terdakwa Lingah-Pacah, petani Ketapang, kasus yang mirip dengan perkara Sengkon-Karta. Perjuangan hidup yang berat pada masa-masa awal hidupnya membentuknya menjadi pribadi yang keras dan tidak takut hidup susah serta menghadapi persoalan hidup. Namun, apakah Akil bisa bertahan terhadap beragam godaan yang datang di masa mendatang?

Berikut petikan wawancara dengan Akil di ruang kerjanya, Jumat (5/4/2013).

Bagaimana Anda mengawali karier politik di Partai Golkar?

Saya 16 tahun menjadi lawyer. Lalu saya masuk politik. Ikut Pemilu 1999, lalu jadilah anggota DPR. Awalnya saya kaget, teman-teman yang duduk di organisasi advokat ternyata menjadi anggota DPR juga.

Dalam proses perjalanan hidup, banyak hal yang membuat saya tidak sukses di politik. Berkali-kali saya konflik yang kemudian berujung ketika saya maju menjadi calon kepala daerah yang tidak didukung partai saya. Saya berpikir kalau saya tidak berhasil dalam perjuangan saya menjadi kepala daerah, ya saya harus hijrah dari politik.

Mengapa tidak pindah partai seperti yang lain?

Memang banyak tawaran saat itu. Tetapi begini, saya ini orang daerah. Orang Kalbar, kalau mau dikerucutkan lagi saya ini orang pedalaman yang jauh. Tidak banyak orang yang berhasil di sana. Sedikit banyak, mungkin secuil saja, saya ini menjadi panutan bagi kelompok masyarakat saya. Saya tidak mau hari ini datang pakai baju kuning lalu besok datang lagi pakai baju merah. Mereka pasti bingung. Saya tidak bisa seperti itu meskipun sebenarnya tidak masalah karena perjuangannya tetap sama. Kasihan masyarakatnya. Menurut saya, itu artinya saya mengajarkan sikap politik yang tidak benar. Lebih baik saya memilih berhenti di politik praktis.

Tidak terbayang untuk menjadi hakim MK ketika itu. Dalam pikiran saya, begitu keluar dari politik, saya akan membuka kantor pengacara. Tinggal cari modal saja. Jaringan saya punya. Tetapi ketika itu, kebetulan ada lowongan menjadi hakim MK. Teman-teman pun menyarankan untuk mendaftar. Lalu ikut seleksi dan lolos.

Banyak orang meragukan independensi Anda karena memiliki latar belakang parpol?

Itu lumrah. Tetapi itu bisa dibuktikan. Selama lima tahun menjadi hakim di sini, saya bisa menjaga independensi. Kalau saya bukan orang independen, kalau saya orang yang bisa disetir atau diintervensi oleh kekuatan-kekuatan lain, tidak mungkin tujuh orang (hakim) itu pilih saya. Memangnya mereka bodoh. Mereka hakim-hakim yang berpengalaman, beberapa guru besar malah.

Bagaimana Anda selama ini menangani perkara dari Golkar?

Biasa saja. Kami kan tidak boleh melihat itu. Ujian pertama saya terjadi ketika harus mengadili perkara Pemilu 2009. No problem. Begitu juga dengan perkara pilkada. Banyak sekali perkara pilkada. Di situ, mau Golkar kek, mau siapa kek, kalau harus dibatalkan, ya saya batalkan. Kalau harus diulang, ya saya perintahkan ulang. Meskipun itu calon dari Golkar. Artinya, itu bukan satu hambatan. Saya sudah bersumpah untuk memegang teguh janji saya.

Bagaimana Anda menjauhkan diri dari partai?